Langkah Sri Mulyani tersandung konvensi AS dan Uni Eropa

Dominasi AS dan Eropa dinilai masih kental di Bank Dunia. Negara berkembang pun menjadi minoritas.

Matinya langkah Sri Mulyani untuk menjadi orang nomor satu di Bank Dunia, diduga karena terhambat konvensi atau perjanjian tidak tertulis antara AS dan Uni Eropa sebagai pemegang hak veto terbesar. 

Hal tersebut dikatakan oleh Kepala Peneliti Ekonomi LIPI, Latif Adam, saat dihubungi merdeka.com, Sabtu (24/3). 

Dia menilai, reformasi di tubuh Bank Dunia belum sepenuhnya terjadi.  

"Tapi saya masih punya keyakinan yang akan jadi presiden World Bank itu dari Amerika. Karena ada konvensi atau perjanjian tidak tertulis yang menyatakan bahwa presiden World Bank selalu dari AS dan IMF dari Eropa," ujar Latif Adam. 

Menurutnya, meskipun Sri Mulyani mempunyai track record yang bagus, di mana dia pernah menjabat sebagai director IMF dan sejumlah kursi menteri di Indonesia, hal itu tidak akan menjamin dirinya bisa dipertimbangkan sebagai kandidat apalagi presiden Bank Dunia, selagi dia masih berasal dari negara berkembang.  

Hal tersebut, lanjut Latif, yang kemudian agak mempersulit perwakilan-perwakilan dari negera-negara berkembang walaupun orangnya sangat berkompeten

Latif menambahkan, meskipun saat ini sudah ada perwakilan dari negara Korea, yaitu Jim Yong Kim, api tetap saja hal tersebut bukanlah jaminan. 

"Pencalonan si boleh saja, tapi boleh jadi ini supaya jangan terlalu kelihatan kalau konvensi itu ada," jelasnya.