Langkah Pemerintah Jokowi Perbaiki Defisit Neraca Perdagangan Migas

2019-05-22 17:09:18

Migas

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution mengkaji sejumlah langkah kebijakan terkait pencatatan impor minyak hasil eksplorasi Pertamina yang masuk ke Indonesia. Langkah tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama sejumlah kementerian teknis.

"Sebetulnya, defisit migas kita tidak terlalu lebar. Masyarakat perlu tahu bahwa hasil eksplorasi minyak yang dilakukan Pertamina di luar negeri dan di bawa ke dalam negeri tercatat sebagai barang impor. Itulah yang menyebabkan defisit neraca perdagangan menjadi lebar," ujarnya di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (22/5).

Dalam rapat koordinasi mengenai Neraca Perdagangan Migas ini, Pemerintah merumuskan sejumlah bauran kebijakan, antara lain merumuskan kebijakan ESDM per Mei 2019, terkait dengan pemanfaatan crude oil hasil eksplorasi di dalam negeri yang biasanya diekspor, sekarang sebagian diolah di dalam negeri untuk pasar dalam negeri.

"Crude oil hasil eksplorasi bagian Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) di dalam negeri yang selama ini diekspor, sebagian diolah di kilang Pertamina di dalam negeri. Hal ini akan mengurangi impor crude oil yang dibutuhkan oleh Pertamina untuk memproduksi BBM, seperti solar dan avtur," jelas Menko Darmin.

Ke depan, pemerintah juga menginginkan pencatatan impor atas importasi crude oil hasil eksplorasi dari investasi pertamina di luar negeri tetap dicatat. Pencatatan atas importasi crude oil hasil investasi dari Pertamina di luar negeri tetap dicatat di Neraca Perdagangan, di samping itu hasil investasi dari Pertamina di luar negeri juga akan di catat sebagai pendapatan primer di neraca pembayaran.

"Kedua pencatatan tersebut sesuai dengan standar International Merchandise Trade Statistic (IMTS) dan standar Balance of Payment Manual IMF," katanya.

Dengan pencatatan hasil investasi Pertamina tersebut, maka pendapatan primer di Neraca pembayaran akan meningkat sehingga dapat mengurangi defisit neraca transaksi berjalan (Current Account Deficit).

Turut hadir dalam rakor ini antara lain Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono, Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir, Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Energi, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Kemenko Perekonomian Monty Giriana, Kepala Departemen Statistik Bank Indonesia Wiwiek Sisto Widayat, Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa Badan Pusat Statistik (BPS) Yunita Rusanti.

(mdk/idr)