Langkah Bos Bappenas turunkan ketimpangan di Indonesia

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan ketimpangan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Meski begitu, Indonesia sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendorong penurunan ketimpangan.

2017-11-05 14:30:00

Bappenas

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan ketimpangan di Indonesia cenderung mengalami peningkatan dalam sepuluh tahun terakhir. Sehingga diharapkan pada 2019, rasio gini turun menjadi 0,36, dengan tingkat kemiskinan Indonesia ditargetkan turun menjadi 7-8 persen dari angka 11,22 persen di 2015.

Dia mencatat, terdapat empat faktor utama yang mendorong ketimpangan, yaitu ketimpangan peluang sejak awal kehidupan, pekerjaan yang tidak merata, kekayaan yang terkonsentrasi pada sekelompok orang, serta ketahanan ekonomi yang rendah.

"Indonesia sudah menerapkan beberapa kebijakan untuk mendorong penurunan ketimpangan. Pertama, penurunan angka stunting melalui peningkatan kualitas pelayanan dasar publik seperti ketersediaan air bersih, sanitasi, gizi, pengetahuan ibu, dan pelayanan kesehatan di tingkat lokal. Kedua, penurunan kemiskinan melalui stabilisasi harga pangan, pengurangan beban penduduk miskin, dan subsidi tepat sasaran atau program bantuan sosial," kata Bambang melalui keterangan resminya, Minggu (5/11).

Selain itu, penurunan pengangguran melalui peningkatan penyerapan lulusan SMK, program sertifikasi dan magang, serta kemitraan dengan industri. Keempat, penurunan ketimpangan kekayaan melalui pajak/subsidi, program afirmasi yang efektif, penuntasan Nomor Induk Kependudukan (NIK), juga kredit UMKM di bidang pertanian dan perikanan.

"Kelima, penguatan industri berbasis rakyat melalui penguatan industri kecil sektor strategis, memaksimalkan potensi lokal perhutanan sosial, reformasi agraria, peningkatan skala usaha kelembagaan petani dan nelayan, serta pengembangan destinasi wisata," ujarnya.

Bambang menjelaskan, kebijakan prioritas nasional penanggulangan kemiskinan fokus pada jaminan dan bantuan sosial tepat sasaran yang meliputi Program Keluarga Harapan bagi 10 juta keluarga termiskin, rastra/bantuan pangan non-tunai dan bantuan pendidikan bagi 19,7 juta anak usia sekolah bagi keluarga sangat miskin, miskin dan rentan, bantuan iuran kesehatan bagi 92,4 juta penduduk miskin dan rentan (termasuk bayi baru lahir), subsidi energi bagi masyarakat sangat miskin, miskin dan rentan, dan perluasan kepesertaan jaminan kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan.

Sementara itu, untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pemerintah mempercepat kepemilikan identitas hukum (akta kelahiran, NIK), terfasilitasinya akses terhadap pelayanan kesehatan untuk mengurangi angka stunting, penyediaan infrastruktur dasar: sanitasi, air minum, jalan, dan jembatan, bantuan pembiayaan KPR swadaya, sejahtera tapak, dan satuan rumah susun, serta penyediaan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Dengan pertumbuhan ekonomi yang inklusif (merata ke seluruh desil pendapatan), tingkat kemiskinan pada 2045 dapat mendekati nol (0,02 persen).

"Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi juga dibidik sebagai penggerak ekonomi rakyat, dengan memperhatikan aspek registrasi usaha skala mikro dan kecil, pengembangan sarana dan prasarana usaha bagi UMKM, fasilitasi sertifikasi, standardisasi, merek, dan pengemasan, juga akses UMKM untuk mendapat kredit, dan perbaikan tata kelola dan kelembagaan koperasi."

Selain itu, lanjutnya, wirausaha juga menjadi fokus pembangunan, dengan target meningkatkan partisipasi wirausaha untuk meningkatkan jumlah tenaga kerja. Persentase wirausaha terhadap jumlah penduduk Indonesia pada periode 2016—2017 tercatat masih sangat kecil, yakni hanya sebesar 3,1 persen.

"Kunci peningkatan dan penguatan iklim kewirausahaan adalah inovasi dan transfer teknologi serta penelitian dan pengembangan," jelas mantan Menteri Keuangan ini.

Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia terus meningkat. Sesuai data Human Development Report Office of the United Nations Development Programme (UNDP), IPM Indonesia pada 2015 menempati peringkat 113 dari 188 negara. Dengan demikian, pembangunan manusia di Indonesia memiliki status lebih tinggi dibanding mayoritas negara ASEAN lainnya, seperti Vietnam (115), Filipina (116), Laos (138), Kamboja (143) dan Myanmar (145).

Pada 2018, IPM Indonesia ditargetkan mampu naik hingga 71,5. Lebih lanjut, pada 2017, TPT mencapai 5,33 persen atau sebanyak 7,01 juta orang. Pada 2018, TPT ditargetkan sebesar 5,0–5,3 persen. Kinerja perekonomian yang baik merupakan kunci pertumbuhan kesempatan kerja, mengingat penciptaan lapangan kerja dibidik tumbuh sekitar 2 juta orang per tahun.

Pemerintah akan terus mendorong investasi dengan memberi perhatian khusus pada industri padat pekerja, mengurangi hambatan di pasar kerja, dan meningkatkan keahlian dan kompetensi tenaga kerja. Indonesia terus fokus untuk menciptakan pertumbuhan berkelanjutan dengan memastikan partisipasi masyarakat dalam konteks sosial, politik, dan ekonomi, mempermudah kepemilikan aset finansial dan non finansial, memastikan redistribusi sumber pendapatan negara yang lebih merata, memperluas kesempatan kerja dan wirausaha.

(mdk/azz)