Lampaui Target, Penyaluran Dana FLPP Tembus Rp7,6 Triliun
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, hingga Senin (23/12) penyaluran bantuan subsidi rumah murah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 77.564 unit, dengan dana yang dikucurkan sekitar Rp7,6 triliun.
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mencatat, hingga Senin (23/12) penyaluran bantuan subsidi rumah murah melalui Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) mencapai 77.564 unit, dengan dana yang dikucurkan sekitar Rp7,6 triliun.
Direktur Jenderal Pembiayaan Infrastruktur Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto menjelaskan, realisasi program FLPP telah melampaui target tahun ini yang ditetapkan sebesar 68.000 unit dengan anggaran Rp7,1 triliun.
"Pada tahun 2019, per 23 Desember 2019, penyaluran bantuan FLPP sebanyak 77.564 unit dan bantuan SSB sebanyak 99.907 unit," kata Eko di Gedung Kementerian PUPR, Jakarta, Kamis (26/12).
Sementara itu, penyaluran Subsidi Selisih Bunga (SSB) baru mencapai 99.907 unit. Menurutnya, implementasi untuk program SSB hingga mendekati batas akhir tahun belum mencapai target.
"Untuk SSB diharapkan sampai akhir tahun Rp3,5 triliun, realisasi Rp3,1 triliun," sambung Eko.
Target Penyaluran FLPP di 2020
Pada 2020 mendatang, Kementerian PUPR telah mengalokasikan anggaran untuk FLPP sebesar Rp11 triliun untuk memfasilitasi 102.500 unit rumah, dan SSB sebesar Rp3,8 miliar yang akan digunakan untuk pembayaran akad tahun-tahun sebelumnya.
Selain kedua skema tersebut, dipersiapkan juga Subsidi Bantuan Uang Muka Perumahan (SBUM) sebesar Rp600 miliar untuk memfasilitasi 150 ribu unit rumah. Sedangkan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BPPBT) sebesar Rp13,4 miliar untuk memfasilitasi 312 unit rumah.
Target tersebut sebagaimana yang terjadi pada tahun ini, dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan pasar hingga maksimal kurang lebih sebanyak 50 ribu unit. Hal ini dikarenakan BP2BT berasal dari PHLN yang kenaikan target output dan anggaran tidak memerlukan persetujuan DPR.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)