Kwik: Pemerintah masih untung dari BBM

Biaya Pertamina menyediakan BBM bersubsidi Rp 410,091 triliun dan pendapatan capai Rp 283,5 triliun.

Pemerintah diklaim masih mempunyai uang sisa sebesar Rp 97,95 triliun yang bisa digunakan untuk menambal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal tersebut terungkap dari simulasi mantan Menteri Koordinator Ekonomi dan Industri Kwik Kian Gie yang didapatkan merdeka.com, Rabu (14/3).

Kwik menggunakan asumsi konsumsi bahan bakar minyak (BBM) sebesar 63 miliar liter per tahun dan dengan harga BBM Rp 4.500 per liter, dan harga keekonomian Rp 9.000 per liter. Harga minyak yang dipakai adalah harga minyak menurut asumsi APBN Perubahan yaitu USD 105 per barel. Harga biaya pengelolaan dan distribusi BBM diasumsikan sebesar Rp 566 per liter.

Kwik menghitung, saat ini Pertamina memperoleh minyak mentah dari pemerintah Indonesia yaitu dari perusahaan minyak yang ada di Nusantara sebesar 237,615 juta barel. Untuk menambal kekurangannya, Pertamina mengimpor minyak sebanyak 158,611 juta barel.

Dengan jumlah tersebut, Pertamina membeli minyak dari pemerintah sebesar Rp 224,546 triliun. Sementara Pertamina mengeluarkan uang sebesar Rp 149,887 untuk membeli minyak dari luar negeri untuk menambal kekurangan minyak dari dalam negeri. Setelah itu, Pertamina mengeluarkan biaya pengelolaan dan transportasi sebesar Rp 35,66 triliun.

Dari beberapa pengeluaran tersebut, didapat hasil total biaya Pertamina untuk menyediakan BBM bersubsidi sebesar Rp 410,091 triliun. Sementara Pertamina dengan penjualan BBM tersebut mendapatkan Rp 283,5 triliun.

Dengan begitu, Pertamina masih kekurangan uang untuk menambal penyediaan BBM bersubsidi sebesar Rp 126,591 triliun. "Ini ditambal oleh pemerintah. Ini yang dinamakan subsidi," ujar Kwik.

Lalu, dari mana pemerintah harus menambal kekurangan itu? Kwik memasukkan pendapatan pemerintah dari hasil penjualan minyak ke Pertamina sebesar Rp 224,546 triliun. "Dengan hasil penjualan itu, pemerintah masih mempunyai sisa uang sebesar Rp 97,955 triliun. Jadi pemerintah kelebihan uang tunai, sehingga APBN tidak jebol," jelas Kwik.

Seperti yang diketahui, pemerintah telah menyusun APBN Perubahan dengan jumlah pengeluaran yang harus ditambal (defisit) sebesar Rp 190,105 triliun. Menurut Kwik, sisa uang dari hasil penjualan bisa menutup defisit tersebut. Jadi, dengan penghitungan tersebut, harga BBM tidak perlu dinaikkan sebesar Rp 1.500 per liter.(mdk/arr)