Kuartal I 2021, BRI Target Salurkan 6.000 KPR Sejahtera FLPP

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menargetkan 6.000 Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera FLPP, bisa disalurkan hingga akhir kuartal I 2021. Dalam mencapai target ini, BRI menggandeng para pengembang perumahan yang tergabung di Realestat Indonesia (REI).

2021-02-10 15:07:12

KPR

"Kami menargetkan penyaluran KPR Sejahtera FLPP hingga akhir triwulan I tahun ini bisa mencapai 6.000 unit rumah," kata Executive Vice President Consumer Lending Sales & Development BRI, Handaru Sakti, dalam keterangannya, Rabu (10/2).

Dia mengatakan per Januari 2021, BRI sudah melakukan akad massal KPR Sejahtera FLPP dengan 613 debitur yang tersebar dari Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, Bali, Sulawesi, hingga Papua.

Nantinya, akad massal secara virtual akan terus dilakukan BRI kedepannya, agar masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) bisa segera mendapat hunian idaman.

Adapun akad massal virtual dilakukan BRI bekerjasama dengan Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP), REI Provinsi Banten, REI Sumut, REI Bali, REI Makassar, REI Jayapura, dan Ketua Apersi Sumatera Utara.

Selanjutnya

Menurutnya, dukungan terhadap program KPR Sejahtera FLPP harus dilakukan maksimal karena saat ini masih banyak masyarakat yang belum menghuni rumah yang layak.

Oleh karena itu, KPR Sejahtera FLPP hadir untuk mengikis jumlah kebutuhan perumahan (backlog perumahan) di Indonesia, sehingga berujung pada semakin banyaknya masyarakat, khususnya MBR, yang bisa menghuni rumah layak.

"KPR Sejahtera FLPP juga membawa manfaat bagi pelaku sektor properti yang memiliki dampak terhadap 175 industri turunan," ujarnya.

Besarnya perhatian BRI terhadap pemenuhan kebutuhan hunian masyarakat terlihat dari pesatnya pertumbuhan nilai KPR yang disalurkan sepanjang 2020, yakni mencapai 10,9 persen secara tahunan.

Tahun ini, penyaluran KPR oleh BRI diproyeksikan meningkat seiring bertambahnya anggaran FLPP (Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan) yang diberikan Kementerian PUPR.

"Alokasi FLPP dari pemerintah untuk 2021 mencapai Rp 8,1 triliun, naik dari jumlah di tahun lalu yang sebesar Rp 7,9 triliun. Komitmen mendukung pengentasan masalah backlog perumahan harus dimiliki setiap pihak, agar ke depannya tidak ada lagi masyarakat yang tidak memiliki hunian yang layak," pungkasnya.

Reporter: Tira Santia

Sumber: Liputan6

(mdk/bim)