KPPU endus keberadaan kartel kedelai melibatkan Kemendag

Telatnya Kemendag mengeluarkan persetujuan impor, diduga menimbulkan spekulan.

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) mengakui punya indikasi awal adanya permainan importir nakal dalam proses pemasokan kedelai. Tak hanya itu, Kementerian Perdagangan juga dinilai berperan dalam melonjaknya harga bahan baku tempe-tahu itu beberapa pekan terakhir.

Hal itu diungkap Komisioner KPPU Munrohim Misanam selepas menggelar rapat dengar pendapat yang mengundang pejabat terkait, Badan Urusan Logistik (Bulog), dan importir.

"Memang kita di dalam hearing ini tujuannya adalah menguak fakta (kartel kedelai), apakah ada, nanti kita simpulkan setelah mendapatkan informasinya," ujarnya di kantor KPPU, Jakarta, Kamis (5/9).

Munrohim menjelaskan bahwa keterlibatan Kemendag dengan importir nakal masih perlu di dalami. Menurutnya, sudah ada beberapa bukti mengarah ke sana. Meski demikian dia meminta waktu investigatornya buat meneliti persoalan kedelai ini lebih lanjut.

"Saya melihat indikasinya sih sudah kelihatan," kata Munrohim.

Salah satu alasannya, KPPU merujuk pada keterangan Dewan Kedelai Nasional. Proses penerbitan Surat Persetujuan Impor (SPI) untuk komoditas kedelai dianggap terlambat. Sebab, importir sudah terdaftar sejak 31 Juli, namun proses pemberian SPI baru dilakukan 31 Agustus.

Munrohim menyatakan, kebijakan semacam itu rentan dimanfaatkan importir nakal ataupun spekulan untuk sengaja menahan pasokan.

"Di pemerintah sebenarnya sudah terungkap berupa ketidakpastian kebijakan, ditafsirkan mengambang terus ini dimanfaatkan pelaku pasar," tandasnya.