KPPU Bakal Bongkar Data Komisaris dan Direksi BUMN Rangkap Jabatan
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera menyerahkan data lengkap komisaris dan direksi BUMN yang rangkap jabatan kepada Kementerian BUMN. Hal ini dilakukan karena data ini masih confidential dan bersifat rahasia, sehingga hanya bisa dibuka dalam pertemuan langsung dengan Kementerian BUMN.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) akan segera menyerahkan data lengkap komisaris dan direksi BUMN yang rangkap jabatan kepada Kementerian BUMN. Hal ini dilakukan karena data ini masih confidential dan bersifat rahasia, sehingga hanya bisa dibuka dalam pertemuan langsung dengan Kementerian BUMN.
"Data itu saat ini bersifat confidential. Kami dapat buka dengan Kementerian BUMN dalam pertemuan terbatas," kata Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama KPPU Deswin Nur saat dihubungi Liputan6.com, Rabu (24/3).
Deswin melanjutkan, KPPU masih melakukan koordinasi pertemuan dengan Kementerian BUMN terkait hal ini. Pihaknya juga masih terus mengolah penemuan ini, khususnya dalam menentukan apakah jika temuan ini dapat dipindahkan ke dalam penegakan hukum atau tidak.
Saat ini, KPPU fokus melakukan penyelidikan dan penelitian mendalam terhadap 3 sektor BUMN yang direksi dan komisarisnya teridentifikasi rangkap jabatan. "Masih terus. Di pemberitaan kan masih fokus di 3 sektor," ujarnya.
Sebelumnya, KPPU mengidentifikasi adanya 62 direksi dan komisaris BUMN yang rangkap jabatan di perusahaan lain. Jumlah ini tersebar di 3 sektor BUMN. Pertama di sektor keuangan, ada 31 orang direksi dan komisaris yang rangkap jabatan minimal di satu perusahaan. Rangkap jabatan terbanyak ada yang di 11 perusahaan.
Kedua ialah sektor pertambangan. Dari 12 direksi dan komisaris yang ditelusuri, per orang minimal rangkap jabatan di satu perusahaan hingga terbanyak di 22 perusahaan. Kemudian ketiga ialah sektor konstruksi. Dari 19 direksi dan komisaris, per orangnya minimal rangkap jabatan di satu perusahaan hingga terbanyak di 5 perusahaan.
Reporter: Athika Rahma
Sumber: Liputan6.com
Baca juga:
Menteri Erick: Setiap Rupiah Modal Negara Harus Akuntabel, Transparan dan Efektif
Pemerintah Butuh Alternatif Pembiayaan Kebutuhan Pembangunan Rp 6.445 T Sampai 2024
PLN Pastikan Tak Akan Ada Masalah dalam Perpanjangan Pemberian Diskon Tarif Listrik
Mau Dapat Promo di Garuda Indonesia Online Travel Fair 2021, Ini Caranya
Pertamina Minta Masyarakat Waspada Hoaks Surat Rencana Pembebasan Lahan Kilang Tuban
Garuda Indonesia Gelar Online Travel Fair 2021, Diskon Tiket Pesawat Hingga 85 Persen