Kontroversi pulsa listrik sudah jadi masalah sejak awal diterapkan

Perbedaan ini cukup menganggu dan perlu dikritisi.

Polemik tarif pulsa listrik atau voucher yang dilontarkan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli, kembali menghebohkan masyarakat. Permasalan itu bukanlah hal baru. Sejak awal penerapannya, banyak konsumen yang bingung bahkan merasa dirugikan.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mengakui, di awal penerapan sistem pulsa listrik, pihaknya banyak menerima pengaduan dari konsumen. Aduannya soal perbedaan pembelian pulsa listrik melalui mesin Anjungan Tunai Mandiri (ATM) yang berbeda dengan pembelian di minimarket.

"Itu memang banyak pertanyaan. Lebih banyak pertanyaan, beli di sana kok beda?" kata Staf YLKI Husna Jahir kepada merdeka.com, Selasa (8/9).

Perbedaan ini cukup menganggu dan perlu dikritisi. PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus memberikan pemahaman atas perbedaan pembelian pulsa listrik yang berbeda-beda.

"Memang adanya biaya admoinitrasi, bank. Itu juga berbeda-beda, tergantung tempat pembeliannya. Berarti PLN belum menjelaskan dengan benar (kepada masyarakat)," ungkapnya.

Masalah perbedaan harga ini juga dikeluhkan masyarakat. Salah satu ibu rumah tangga, Lia Harahap (35) terlihat bingung saat menceritakan pengalamannya membeli pulsa listrik. Dia membeli pulsa Rp 250.000 namun yang didapat hanya 175 Kwh.

"Jadi kemarin saya beli Rp 250.000 dan saya cuma dapat 175 Kwh. Ada tulisan di kertasnya," uca Lia heran ketika berbincang dengan merdeka.com.

Tidak hanya itu, Lia juga heran jumlah Kwh listrik yang dia dapat berbeda-beda tergantung tempat dia membelinya. "Kalau di ATM beda Kwh-nya, kalau di Alfamart beda lagi dapatnya. Kenapa bisa begitu?" tanya Lia.

Seperti diketahui, Menko Rizal menyebut provider listrik pulsa setengah mafia. Alasannya, masyarakat membeli pulsa listrik Rp 100.000 tapi cuma mendapat Rp 73.000.