Komnas HAM: Masyarakat Papua harus jadi bagian pengelola Freeport

Selain itu, masyarakat Papua juga harus terlibat dalam pengambilan keputusan perusahaan karena mereka menjadi bagian PT Freeport Indonesia. Jika PT Freeport Indonesia tutup, pemerintah juga bisa mencari solusi bagi warga Papua untuk mencari mata pencaharian.

2017-03-07 18:16:10

Freeport

Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai berharap masyarakat Papua bisa terlibat dalam perundingan antara Kementerian ESDM dengan PT Freeport Indonesia. Terlepas dari status Freeport sebagai Kontrak Karya (KK) atau Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), warga Papua harus mendapatkan keuntungan.

"Perundingan itu, kami ingin masyarakat lokal tentu harus menjadi bagian pengelola Freeport pada masa yang akan datang apakah melalui KK atau IUPK," kata Pigai usai bertemu Menteri ESDM Ignasius Jonan di Kementerian ESDM, Jakarta, Selasa (7/3).

"Apakah nanti perundingan ini berhasil atau tidak, bagi kami kalau lanjutkan bagaimana posisi masyarakat dan kalau terhenti bagaimana tanggung jawab akibat operasi berhenti kekurangan masyarakat banyak dalam proses ini," jelas dia.

Di kesempatan yang sama, Komisioner Komnas HAM, Nurcholis mengatakan dalam kasus Freeport dan pemerintah layak untuk dilakukan mediasi, dan Komnas HAM bersedia untuk menjembatani perselisihan ini. Selain kepentingan masyarakat adat, Komnas HAM menyebutkan dalam kasus Freeport dan pemerintah ini terhadap persoalan HAM yang terjadi dari dampak lingkungan, dan karyawan perusahaan yang sudah mulai di PHK.

"Kami menitipkan fakta masyarakat agar menjadi bagian tak terpisahkan perundingan itu. Sebagaimana diketahui Freeport tak lepas kalau lihat ke belakang terhadap dugaan pelanggaran ham terutama masyarakat lokal dan kerusakan lingkungan ini kami harapkan dan Freeport juga bisa memahami serta membahas ini secara lebih rinci," jelas Nucholis.

(mdk/idr)