Komisi V DPR sebut Indonesia belum butuh kereta cepat

Kereta cepat justru semakin memberi gambaran ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa.

2015-09-15 16:17:14

Kereta Cepat

Keberadaan kereta cepat belum dibutuhkan Indonesia. Anggota Komisi V DPR Miryam S Haryani mengungkapkan, proyek kereta cepat belum mendesak sehingga lebih baik tidak dipaksakan.

"Apabila pemerintah beralasan soal mobilitas, selama ini rute Jakarta-Bandung sudah dapat dilayani melalui jaringan kereta api dan jalan tol yang kondisinya relatif bagus baik dari pelayanan maupun harga yang kompetitif. Bahkan saya melihat tidak ada keunggulan baru yang ditawarkan oleh hadirnya kereta cepat ini nanti," kata Miryam di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (15/9).

Miryam menilai keberadaan kereta cepat justru semakin memberi gambaran ketimpangan pembangunan infrastruktur antara Jawa dan luar Jawa. Apabila pemerintah tetap memaksakan proyek ini tentu Presiden Jokowi akan terlihat tidak konsisten dengan komitmennya mengedepankan pembangunan infrastruktur di luar Jawa guna mendukung pemerataan pertumbuhan ekonomi.

"Sebaiknya pemerintah fokus pada pembangunan yang lebih urgen dan punya dampak lebih besar terhadap pemerataan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Luar Jawa jauh lebih membutuhkan perhatian dan mendesak dibangun infrastruktur yang memadai guna mendorong pertumbuhan ekonomi daripada obsesi membangun kereta cepat yang tak jelas urgensinya," ucapnya.

Sehingga, kata dia, masyarakat akan lebih memilih ke Bandung menggunakan kendaraan pribadi daripada memanfaatkan kereta cepat. Belum lagi persoalan penentuan tarif tiketnya. Dia berharap APBN tidak dibebani untuk mensubsidi harga tiket kereta cepat karena alasan masyarakat belum mampu menjangkau apabila dijual terlalu mahal.

(mdk/noe)