Kisruh Pertamina caplok PGN, Kemenkeu siapkan 3 opsi

Meski sudah ada 3 opsi, pemerintah belum memutuskan kebijakan yang akan diambil.

Wakil Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro angkat bicara soal polemik rencana aksi ekspansi PT Pertamina Gas (Pertagas) mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara Tbk (PGN). Karena keduanya merupakan perusahaan BUMN, maka Kementerian Keuangan ikut dalam kajian akuisisi tersebut.

Kementerian Keuangan tengah mengkaji tiga opsi dari rencana akuisisi itu. "Opsi pertama, PGN mengakuisisi Pertamina gas (Pertagas). Opsi kedua, Pertamina langsung akuisisi PGN dan ketiga adalah kayak sekarang ini status quo, tapi dengan alokasi gas yang cukup," ujarnya saat di Graha CIMB Niaga, Jakarta, Senin (20/1).

Meski sudah ada 3 opsi, pemerintah belum memutuskan kebijakan yang akan diambil. "Masih harus dilihat dulu ke opsi terbaik," jelas dia.

Sebelumnya, Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Susilo Siswo Utomo menegaskan pemerintah belum mengambil keputusan terkait rencana PT Pertamina untuk mengakuisisi PT Perusahaan Gas Negara (PGN) dan menggabungkannya dengan PT Pertagas.

"Belum ada keputusan pemerintah soal merger Pertamina dan PGN. Hal itu perlu dikaji lebih mendalam dan akan dilakukan oleh tim independen. Skenarionya bisa PGN ke Pertamina atau Pertagas ke PGN. Bisa juga dua BUMN itu jalan sendiri-sendiri seperti sekarang," ujar Susilo di Jakarta, Kamis (16/1)

Penegasan Susilo tersebut sekaligus menepis isu yang berkembang dalam tiga hari terakhir mengenai kabar adanya restu pemerintah terhadap rencana Pertamina mengakuisisi PGN. Informasi yang diperoleh dari salinan rapat internal Pertamina tersebut seolah telah mendapat legitimasi dari pemerintah. Padahal faktanya masih berupa harapan dari Pertamina yang belum ditanggapi oleh pemerintah.