Kiara Minta Menteri Trenggono Cabut Aturan Kelautan Bermasalah
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono untuk bisa mencabut regulasi KKP yang mengundang kontroversi. Yakni Permen KP Nomor 12 tahun 2020 dan Permen KP nomor 59.
Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) mendorong Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono untuk bisa mencabut regulasi KKP yang mengundang kontroversi. Yakni Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) Nomor 12 tahun 2020 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting dan Rajungan dan Permen KP nomor 59 tentang Jalur Penangkapan Ikan.
"Sebagai menteri baru, berani tidak cabung Permen KP bermasalah?," kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KIARA, Susan Herawati, dalam diskusi daring bertajuk: Masyarakat bahari, Pandemi Covid-19 dan Ancaman Perampasan Ruang Hidup, Jakarta, Kamis (28/1).
Selain itu, pihaknya menilai Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja akan memudahkan kapal asing masuk ke teritorial Indonesia. Begitu juga dengan investasi asing yang menggunakan laut sebagai objeknya.
"UU Cipta Kerja ini laut jadi proyek bancakan, bukan hanya kapal asing masuk tapi investasi juga masuk," katanya.
Sementara itu sektor perikanan tangkap dikorbankan. Undang-undang sapu jagat ini nyatanya tidak berlaku bagi para nelayan. "Tidak ada payung hukum buat nelayan," ungkapnya.
UU Cipta Kerja juga turut bersinggungan dengan zonasi tata ruang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Susan menilai zona inti konservasi bisa dengan mudah diganti sesuai kebutuhan para pemangku kepentingan.
"Ada zona inti konservasi yang bisa diubah sewaktu-waktu tergantung kepentingan," kata dia.
Selanjutnya
Susan menilai, pemerintah terlihat tidak fokus dalam mengeluarkan kebijakan. Ada kementerian yang mengampanyekan konservasi mangrove, ada juga yang melakukan pembukaan lahan untuk tambak udang.
"Satu sisi bikin konservasi, satu sisi buka lahan buat tambak udang. Ini jadi seperti tambal sulam," kata dia.
Pada akhirnya pemerintah hanya bekerja sebagai pembersih dosa-dosa ekologi. Padahal, laut bukan tempat sampah dalam penyelesaian masalah. "Makanya penting menjadikan laut bukan tempat sampah," kata dia.
Dia berharap pemerintah tidak hanya sibuk mengurusi ancaman kematian dari paparan virus corona. Tetapi juga menghapus ancaman kematian akibat konflik agraria di pulau-pulau kecil yang merenggut nyawa masyarakat bahari.
"Banyak kawan-kawan kita diancam kematian karena covid tapi karena ruang lautnya direbut," kata dia mengakhiri.
(mdk/bim)