Keterbukaan data migas dapat dukungan

Lanjutnya, Kurtubi menegaskan bahwa keterbukaan data bisa dilakukan dan tidak melanggar undang-undang.

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berencana membuka data (open data) kegiatan hulu minyak dan gas bumi (migas).

Hal ini mendapat dukungan dari berbagai kalangan, salah satunya anggota Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kurtubi dalam diskusi "Energi Kita" di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Senin (12/2).

"Terobosan tersebut dapat menjadi ide yang bagus dengan catatan penelitian di bawah kontrol dari Pemerintah," kata Kurtubi.

Lanjutnya, Kurtubi menegaskan bahwa keterbukaan data bisa dilakukan dan tidak melanggar undang-undang.

Dukungan serupa juga disampaikan oleh Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Bidang ESDM Sammy Hamzah. "Investor jadi bisa melihat data lebih transparan. Kami sangat berharap itu dilanjutkan jadi bisa banyak kemungkinan investor masuk ke Indonesia," ujarnya.

Sammy menambahkan keterbukaan data akan mempermudah kegiatan ekplorasi dan ekploitasi migas. Terlebih, kegiatan tersebut tergolong padat teknologi yang butuh biaya besar sekitar USD 40 juta sampai USD 200 juta per sumur.

Sebelumnya, Andang Bachtiar yang pernah menjabat sebagai ketua Komite Eksplorasi Nasional (KEN) sempat merekomendasikan bahwa dibutuhkan paradigma baru dalam pengelolaan data migas.

Salah satunya, data sebagai infrastruktur (bukan komoditi) dengan akses gratis, mudah, dan lengkap, tidak menjadikan data sebagai objek Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), serta penguatan kelembagaan pengelolaan data.

"Hal (keterbukaan data) ini perlu dilakukan mengingat turunnya harga minyak dunia yang berakibat berkurangnya kegiatan eksplorasi migas," ungkap Andang kala itu.