Kepatuhan wajib pajak Indonesia mengenaskan

Tantangan Presiden Jokowi saat ini ialah bagaimana memperbarui data wajib pajak.

Aktivis anti korupsi sekaligus ekonom Dahnil Anzar menyebut penerimaan pajak di Indonesia sulit ditingkatkan. Menurutnya, penyebabnya karena masih minimnya perusahaan yang terdaftar sebagai wajib pajak .

Kondisi semakin parah, saat perusahaan wajib pajak terdaftar juga tidak aktif membayar pajak. Padahal, pembayaran pajak badan cukup signifikan terhadap pemasukan ke kas negara.

"Dari 20 juta badan perusahaan, baru sekitar 5 juta perusahaan yang terdaftar dan hanya 550 ribu perusahaan yang aktif membayar pajak," ujar dia di Bakoel Koffie, Jakarta, Minggu (11/1).

Tidak hanya masalah wajib pajak badan, masalah penerimaan pajak juga datang dari wajib pajak individu. "Total individu aktif membayar pajak sebesar 3 juta dari 60 juta orang yang harus membayar pajak. Sementara yang terdaftar itu ada 23 juta, " sambung dia lagi.

Menurut Dahnil, saat ini penting bagi Jokowi mendorong Direktorat Jenderal Pajak memperbaiki data penerimaan pajak. Jika data tak pernah diperbaiki maka Jokowi tak akan pernah bisa memperbaiki negara.

"Jadi masalah itu dari sisi eksternal karena data bermasalah, dari data itu modus mafia pajak bekerja," tutup dia.(mdk/bim)