Kepala Bappenas: Pembangunan MRT bukan untuk gagah-gagahan

Sementara itu, terkait pembangunan MRT fase II, utara-selatan, akan melanjukan pinjaman kepada pemerintah Jepang, dengan skema sama dengan yang pertama.

2017-03-21 12:32:00

Bappenas

Pembangunan MRT merupakan upaya serius pemerintah dalam mengurai dan mengurangi kemacetan di DKI Jakarta, yang menjadi salah satu kota termacet di dunia.

"Jadi bukan hanya untuk menjadi gagah-gagahan atau tidak sekedar menjadi sejajar dengan kota-kota besar yang ada di dunia," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas di Stasiun 13 Bundaran HI Jalan Sudirman Bambang Brodjonegoro di Stasiun 13 Bundaran HI Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (20/3).

Dia menambahkan, banyak alternatif untuk mengurangi kemacetan di Jakarta, namun paling penting adalah memperbaiki sistem transportasi massalnya terlebih dahulu.

"Salah satunya dengan pembangunan MRT. Saya pun berharap jika pembangunan ini sudah rampung, warga DKI Jakarta turut mendukung dengan cara meninggalkan kendaraan pribadinya dan menggunakan transportasi umum ini, agar mengurangi kemacetan yang ada di Ibu Kota Jakarta" terangnya.

Dirinya melanjutkan, keberadaan MRT ini bukan sekadar alat transportasi massal tapi juga sarana pendorong pengembangan dan aktivitas ekonomi di Jakarta. Nantinya, di seluruh stasiun MRT bisa dikembangkan menjadi pusat bisnis dan perbelanjaan.

Menurut Bambang, banyak yang berpendapat bahwa sebagian kota-kota besar di dunia MRT sudah mendapat dukungan penuh dari pemerintah. Artinya, pemerintah dapat mengambil porsi besar untuk mengalokasikan anggaran, baik dari anggaran internal maupun pihak lainnya.

"Salah satu best practice pengelolaan MRT yang bisa menjadi benchmark adalah Hong Kong. Pengelolaan dan pengembangan di Hong Kong bisa dibiayai dari kegiatan MRT sendiri dengan cara menggandeng pemilik properti di seputar rel melalui konsep Transit Oriented Development (TOD)."

"Stasiun di Hong Kong tak hanya mengakomodir pusat perbelanjaan tapi juga dibangun properti pembangunan seperti perumahan. Dari pemasukan itulah MRT Hong Kong membiayai operasionalnya sendiri. Bahkan mereka mendapat keuntungan mencapai triliunan rupiah," tuturnya.

Mantan Menteri Keuangan (Menkeu) ini melanjutkan, pengelolaan MRT dengan konsep TOD patut dipertimbangkan sebagai model, karena pemerintah ingin ada dampak dari pembangunan MRT seperti yang ada di Hong Kong.

"Untuk itu saya berharap agar MRT Jakarta mulai mengeksplorasi kemungkinan pengembangan TOD di wilayah yang dilewati MRT, tapi yang paling penting di fase I ini kita sudah punya konsep TOD untuk MRT Jakarta," ujarnya.

Sementara itu, terkait pembangunan MRT fase II, jalur utara-selatan, akan melanjutkan pinjaman kepada pemerintah Jepang, dengan skema sama dengan yang pertama.

"Untuk barat-timur menjadi tahap pengembangan berikutnya. pemerintah masih akan melihat opsi pendanaan dan opsi teknologi yang terbaik. Jadi, kita ingin mengawinkan pendanaan dan teknologi terbaik, baik dari aspek kualitas MRT-nya maupun dari segi pendanaan," pungkasnya.

(mdk/hrs)