Kementerian PUPR Tingkatkan Kompetensi Keselamatan Kerja Konstruksi BUMN Karya

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) meningkatkan kapasitas kompetensi keselamatan dan kesehatan kerja (K3) konstruksi dalam berbagai BUMN Karya dengan penyelenggaraan sertifikasi Ahli K3 Konstruksi Batch IV, 13-14 November 2018.

2018-11-13 11:45:26

Kementerian PUPR

"Infrastruktur tidak mungkin bisa berhasil tanpa ditunjang sumber daya manusianya, khususnya tenaga ahli yang terlibat konstruksi, spesifik lagi yang terkait dengan K3," kata Dirjen Bina Konstruksi Kementerian PUPR Syarif Burhanuddin dalam acara Penandatanganan Komitmen K3 Konstruksi dan Sertifikasi Ahli K3 Konstruksi di Jakarta, dikutip Antara, Selasa (13/11).

Menurut Syarif, berbagai pihak di Tanah Air sudah melakukan beragam upaya perbaikan reorganisasi termasuk BUMN, yang terindikasikan pihak yang bertanggung jawab terhadap K3 sudah banyak yang bukan lagi berada di bawah tapi sejajar dengan direksi, bahkan posisinya juga ada yang berada di bawah dirut secara langsung.

Selain itu, upaya reformasi kegiatan konstruksi juga tidak hanya dilakukan di kalangan penyedia jasa konstruksi tetapi juga pengguna jasa konstruski di Nusantara.

Jumlah peserta kegiatan itu sekitar 60 orang terdiri atas 13 peserta direksi badan usaha dan 47 peserta manajemen badan usaha. Peserta yang terlibat berasal dari 11 BUMN, yaitu Adhi Karya, Hutama Karya, Indra Karya, Indah Karya, Yodya Karya, Amarta Karya, PP, Waskita Karya, Bina Karya, Nindya Karya, dan Wijaya Karya.

Sebelumnya, Pemerintah juga telah melakukan sejumlah langkah untuk mereformasi proses sertifikasi tenaga kerja konstruksi dalam rangka mengembangkan sumber daya manusia dalam sektor infrastruktur nasional.

Syarif mengatakan Indonesia masih menghadapi sejumlah tantangan terkait kondisi tenaga kerja konstruksi, di mana saat ini dari sekitar 8,14 juta tenaga kerja konstruksi, baru 5,96 persen yang bersertifikat. Selain itu, komposisi tenaga kerja konstruksi terkait latar belakang tingkat pendidikannya, ternyata jumlah yang berpendidikan di bawah SMA adalah sebanyak 5,98 juta orang, dan mereka yang berpendidikan di atas pendidikan SMA adalah 2,15 juta.

Sedangkan jumlah sertifikat yang sudah dikeluarkan yaitu sebanyak 767.179 sertifikat dengan komposisi kualifikasi sertifikat tenaga kerja terampil sebanyak 525.857 orang dan sertifikat tenaga ahli sebanyak 241.322 orang.

"Tentunya jumlah ini belum memadai untuk dapat mendukung pembangunan infrastruktur yang terus meningkat dari tahun ke tahun, sehingga perlu upaya percepatan sertifikasi tenaga kerja konstruksi. Sebab untuk menghasilkan SDM konstruksi berkualitas, tiada lain kecuali melalui proses sertifikasi kompetensi," kata Syarif di Jakarta, Kamis (25/10).

(mdk/azz)