Kementerian PUPR Catat Pembangunan Sarana Prasarana Rumah Subsidi Capai 81 Persen

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas perumahan layak huni bagi masyarakat. Salah satunya dengan penyaluran bantuan prasarana, sarana dan utilitas (PSU) bagi pelaku pembangunan rumah untuk membangun rumah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR)

2020-08-15 17:51:00

Kementerian PUPR

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mencatat, pada tahun 2020 alokasi anggaran untuk bantuan PSU sebesar Rp 102 miliar untuk 11.514 unit rumah bersubsidi secara nasional. Adanya bantuan PSU diharapkan sebagai stimulan bagi pelaku pembangunan rumah untuk membangun rumah MBR dalam rangka pencapaian target program satu juta rumah.

"Program ini merupakan bentuk nyata keseriusan pemerintah untuk mewujudkan cita-cita terpenuhinya kebutuhan rumah bagi seluruh lapisan masyarakat. Terutama rumah terjangkau layak huni dan berkualitas bagi MBR," kata Menteri Basuki di Jakarta, Sabtu (15/8).

Disebutkannya, bantuan PSU mencakup pekerjaan seperti jalan lingkungan, penyediaan jaringan air bersih dan tempat pembuangan sampah terpadu kepada pengembang perumahan yang membangun perumahan MBR. Dengan bantuan PSU ini diharapkan bisa mendorong pengembang untuk membangun lebih banyak rumah bersubsidi untuk masyarakat Indonesia.

Direktur Rumah Umum dan Komersial (RUK) Direktorat Jenderal Perumahan M Hidayat menyatakan, Kementerian PUPR terus siap membantu pengembang rumah bersubsidi dengan menyalurkan bantuan PSU. Apalagi saat ini rumah subsidi sangat dibutuhkan oleh masyarakat dan menjadi pilihan bagi para milenial untuk memiliki aset perumahan.

"Jika rumah subsidi memiliki fasilitas yang baik tentunya generasi milenial akan lebih tertarik untuk memiliki aset hunian tersebut," ujarnya.

Namun, hingga saat ini bantuan PSU yang telah disalurkan progresnya baru mencapai 81 persen yang tersebar di 116 lokasi. Bagi pengembang yang tertarik bisa mengajukan usulan bantuan PSU kepada Kementerian PUPR dengan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat terlebih dulu.

(mdk/did)