Kementerian BUMN Benarkan Asabri Rugi Akibat Salah Tempatkan Saham
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo membenarkan bahwa PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) alami kerugian akibat salah menempatkan investasi di 14 emiten yang sahamnya anjlok.
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Kartika Wirjoatmodjo membenarkan bahwa PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia atau Asabri (Persero) alami kerugian akibat salah menempatkan investasi di 14 emiten yang sahamnya anjlok.
"Asabri kita tunggu panggilan dari pak Menkopolhukam (Mahfud MD), tapi kita sudah lihat. Memang ya seperti yang disampaikan itu, ada kerugian di portofolio sisi sahamnya," jelasnya di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta, Senin (13/1).
Kendati demikian, dia belum bisa menyebut seberapa besar angka kerugiannya. "Tapi memang ada penurunan nilai di sisi sahamnya, Reksadana," dia menambahkan.
Mantan Direktur Utama PT Bank Mandiri tersebut mengatakan, penurunan nilai saham tersebut sudah terjadi sejak beberapa waktu lalu. Untuk itu, Kementerian BUMN turut menggandeng Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengatasi masalah ini.
"Kita lagi menginvestigasi dengan BPK, jadi belum terlihat dari kapannya (kerugian nilai saham terjadi). Tapi ini sudah cukup lama," terang Kartika.
Kartika melihat, kasus Asabri ini berbeda dengan yang terjadi pada PT Asuransi Jiwasraya (Persero) yang menderita triliunan rupiah akibat gagal bayar klaim. Asabri disebutnya merupakan perusahaan asuransi sosial, sementara Jiwasraya lebih bersifat asuransi privat.
"Kalau Asabri kan asuransi sosial pasti penyelesaiannya beda dengan Jiwasraya. Jadi tidak bisa (disamakan), dalam konteks B to B agak sulit karena mereka asuransi sosial," tuturnya.
Perombakan Direksi Asabri
Kartika memastikan Kementerian BUMN akan merombak jajaran direksi PT Asabri (Persero). Asabri tengah diterpa masalah akibat isu rontoknya beberapa investasi saham hingga dugaan korupsi di atas Rp 10 triliun yang disuarakan Menteri Politik, Hukum dan HAM (Menkopolhukam) Mahfud MD.
"Iya, pasti segera (dirombak)," ujar Kartika.
Dia mengungkapkan, perombakan jajaran direksi Asabri akan segera dilakukan pada tahun ini. Kendati begitu, dia belum bisa menyebutkan siapa saja tokoh yang akan terkena perombakan tersebut, dan masih harus terus mendiskusikannya dengan Menteri BUMN Erick Thohir.
"Belum tahu, saya belum tahu. Ini masih diskusi sama pak menteri BUMN (Erick)," ungkapnya.
Kementerian BUMN dikatakannya juga akan berunding dengan Mahfud MD selaku Menkopolhukam. Pertemuan tersebut diperkirakan akan terjadi akhir pekan ini. "Dipanggil Menteri Polhukam dulu. (Kapan rencana dipanggil?) Belum tahu, akhir minggu ini mungkin," terangnya.
Saat ditanya apakah Kementerian BUMN akan turut berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Kartika berujar bahwa instansi tersebut kini masih disibukan dengan kasus Jiwasraya.
"Baru mau ketemu. Karena kan (Kementerian Keuangan) lagi fokus Jiwasraya," tukas Kartika.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/azz)