Kementerian ATR/BPN Minta Tambahan Anggaran Rp2,3 Triliun untuk 2021
Usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk percepatan pelaksanaan 3 program. Salah satunya untuk pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jabodetabek Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur).
Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mengusulkan penambahan anggaran 2021 sebesar Rp2,319 triliun.
Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Himawan Arief Sugoto menjelaskan, usulan tambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk percepatan pelaksanaan 3 program. Salah satunya untuk pengembangan kawasan perkotaan di wilayah Jabodetabek Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur).
"Untuk memenuhi terlaksananya program prioritas untuk Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), ketahanan pangan, penanganan permasalahan tata ruang dan pengendalian penataan ruang di wilayah Jabodetabek Punjur serta implementasi birokrasi digital melayani. Kementerian ATR/BPN mengusulkan tambahan anggaran Rp2,319 triliun," ujar Himawan dalam rapat kerja dengan Komisi II DPR RI, Senin (7/9).
Untuk pengembangan kawasan perkotaan Jabodetabek Punjur melalui Project Management Office (PMO), anggaran yang diusulkan ialah Rp105 miliar. Lalu untuk mempermudah investasinya, diusulkan pula anggaran RDTR OSS (One Single Submission) senilai Rp135 miliar sehingga total usulan anggaran untuk pengembangan Jabodetabek Punjur ini adalah Rp240 miliar.
"Ini sudah dibahas dalam rapat antara menteri-menteri bidang perekonomian di Bali 3 minggu lalu, dimana kita sampaikan usulan tersebut dalam rangka PEN," ujarnya.
Program Lainnya
Program lainnya ialah untuk penambahan kekurangan tunjangan kinerja, PTSL (Percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap) dan kegiatan pendukung food estate dengan nilai Rp1,079 triliun. Adapun, angka ini merupakan hasil bilateral meeting dengan Kementerian PPN/Bappenas dan masih didiskusikan dalam rapat antar Kementerian/Lembaga.
Lalu, anggaran tambahan juga akan dialokasikan untuk transformasi digital di Kementerian ATR/BPN senilai Rp1 triliun.
"Menteri Keuangan sebelumnya sudah menyampaikan akan mengalokasikan Rp 1 triliun untuk transformasi digital di Kementerian ATR/BPN," kata Himawan.