Kemenperin minta beban pungutan kakao Indonesia diturunkan

Bea keluar di Tanah Air dibuat flat dan bea masuk di pasar ekspor diusahakan 0 persen.

2015-01-16 19:09:25

Kemenperin

Kementerian Perindustrian meminta pungutan untuk kakao Indonesia diturunkan. Ini agar industri kakao nasional bisa meningkatkan daya saing global.

Direktur Jenderal Industri Agro Kementerian Perindustrian Panggah Susanto mengatakan, Pada 2013,produksi kakao Indonesia mencapai 410 ribu ton atau tertinggi ketiga di dunia. Dengan kata lain, itu sekitar 10 persen dari total produksi kakao dunia sebesar 4,1 juta ton.

"Devisa disumbangkan dari komoditas kakao nasional mencapai USD 1,15 miliar," ujar Panggah di kantornya, Jakarta, Jumat (16/1).

Diperkirakan produksi kakao nasional bakal mencapai 1,2 juta ton atau meningkat tiga kali lipat pada 2020. Atas dasar itu, Panggah meyakini peran industri kakao dalam perolehan devisa negara dan penyerapan tenaga kerja bakal meningkat.

"Pada 2014, sebanyak 19 perusahaan industri kakao dengan investasi sebesar Rp 4,65 triliun mampu mempekerjakan sebanyak 5.800 orang," tuturnya.

Sayang, industri kakao nasional masih melempem. Sebab, produk kakao olahan masih dikenai bea masuk tinggi, sekitar 7,7 persen-9,6 persen, oleh Amerika Serikat dan Eropa.

"Padahal negara-negara Afrika yang ingin memasukkan produk kakao ke negara Uni Eropa dan Amerika Serikat itu sendiri pun sama sekali tidak terkena bea masuk alias 0 persen."

Maka itu, dia mendorong Kementerian Perdagangan untuk mengusulkan penurunan tarif bea masuk kakao hingga 0 persen.

"Kami minta Kementerian Perdagangan untuk mengajukan dan memperjuangkan ke Eropa agar bisa di-nol-kan juga seperti Afrika," tandasnya.

Di sisi lain, Panggah juga meminta tarif bea keluar kakao direvisi dari progresif 5 persen-15 persen menjadi flat sebesar 15 persen saja. Dan bea keluar kakao liquir sebesar lima persen.

(mdk/yud)