Kemenkumham terapkan sistem peringkat di kota dengan lulusan CPNS rendah

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengungkapkan bahwa jumlah peserta CPNS yang lolos pada Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) CPNS Kemenkumham untuk kualifikasi pendidikan D3 dan SMA sangat rendah.

2017-10-06 18:18:31

CPNS

Dari ratusan ribu pelamar untuk formasi penjaga lapas dan penjaga pos perbatasan, hanya 267.692 peserta yang berhasil maju ke tahap tes Standar Kompetensi Dasar (SKD). Peserta yang lolos SKD tidak sampai 8 persen dari total tersebut.

"Dari 267.692 peserta yang lulus hanya sekitar 7,16 persen atau sekitar 19.100 orang," kata Bima, di kantornya, Jumat (6/10).

Jumlah peserta yang lolos tidak memenuhi formasi yang membutuhkan 14.000 CPNS untuk posisi penjaga lapas dan pos perbatasan.

Untuk bisa memenuhi jumlah formasi yang dibutuhkan, maka sistem kelolosan SKD untuk formasi penjaga tahanan dan pemeriksaan keimigrasian penjaga pos lintas batas negara, selain didasarkan pada nilai passing grade, juga didasarkan pada pemeringkatan.

Artinya, untuk mengisi kekurangan itu, maka jumlah peserta yang lolos akan ditambah sesuai dengan peringkat tertinggi yang tidak lulus SKD. Penambahan itu mencapai tiga kali formasi yang dibutuhkan.

"Karena kalau hanya mengandalkan 7,16 persen, 7,16 persen saja yang diambil maka akan sedikit nanti, sedangkan formasi di banyak Lapas di Indonesia dan kantor untuk daerah perbatasan sangat banyak dibutuhkan," imbuhnya.

Dengan demikian, Kemenkumham telah meminta untuk bertemu dengan Panitia seleksi (Pansel) untuk mempresentasikan penambahan syarat tersebut dan meminta penyesuaian kebijakan dari panitia seleksi CPNS 2017.

"Kemudian setelah setelah rapat itu, disepakati bahwa pertama yang lulus SKD tetap masuk. Kekurangannya diambil dari peringkat tertinggi yang tidak lulus SKD jadi peringkatnya di ranking sampai jumlahnya mencapai 3 kali formasi," jelasnya.

Nantinya, jumlah tiga kali formasi itulah yang kemudian diikutkan untuk tes berikutnya, yaitu seleksi kompetensi bidang (SKB). Yang lulus tahap passing grade belum tentu akan lulus di tahap selanjutnya.

"Karena mereka harus mengikuti ujian kompetensi bidang, nanti hasilnya akan digabung antara SKD dengan SKB 40 persen dan 60 persen."

Meski demikian, Bima menegaskan ada perbedaan peserta yang lolos passing grade dengan yang lolos karena tahap peringkat. Namun, hal tersebut belum diputuskan.

Dia pun meyakini, tidak akan ada kecurangan dalam proses pelulusan peserta dengan sistem peringkat.

"Kemarin itu kan mereka (yang lulus passing grade) ketakutan bahwa sistem itu akan mengingkari orang-orang yang sudah lulus TKD. Tidak, itu yang TKD tetap mendapatkannya di atas daripada yang tidak lulus SKD. Walaupun yang tidak lulus SKD ini akhirnya dimasukkan juga dengan komposisi ranking dalam jumlah yang sesuai dengan jumlah 3 kali formasi," tegas Bima.

Aturan baru yang menambah jumlah peserta yang lulus hanya berlaku pada daerah atau wilayah yang tidak terpenuhi peserta lolos melalui passing grade.

Dengan kata lain, tidak semua daerah menerapkan aturan tersebut, hanya daerah yang tingkat kelulusannya rendah atau tidak memenuhi formasi yang dibutuhkan.

"Jadi kalau yang daerahnya sudah tinggi seperti Yogyakarta, itu kan yang lulus passing grade banyak, jadi mereka tidak diterapkan sistem peringkat tersebut. Yang diterapkan hanya di daerah-daerah tingkat kelulusannya rendah."

(mdk/sau)