Kemenkeu: Pemberian Insentif ke Industri Harus Selektif

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan menyebutkan, pemberian insentif oleh pemerintah harus selektif. Misalnya pemberian insentif yang dapat mendongkrak ekspor.

Pemerintah Jokowi-JK tengah getol menggelontorkan insentif bagi industri di Tanah Air. Insentif yang diberikan bertujuan untuk memajukan industri yang berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kepala Pusat Kebijakan Pendapatan Negara Kementerian Keuangan, Rofyanto Kurniawan menyebutkan, pemberian insentif oleh pemerintah harus selektif. Misalnya pemberian insentif yang dapat mendongkrak ekspor.

"Intinya pemerintah dalam memberikan insentif harus selektif. Berikan insentif kepada industri yang memiliki daya saing, jadi industri tersebut mampu menghasilkan produk yang mampu bersaing di pasar global. Jadi pemerintah saat design kebijakan perlu mempertimbangkan hal tersebut," kata dia di Gedung BI, Jakarta, Senin (12/8).

Dia menegaskan pemerintah akan secara konsisten mendukung peningkatan ekspor, investasi, dan daya saing industri melalui pemberian insentif fiskal dan skema inisiatif pajak, antara lain bagi industri yang mendukung pendidikan vokasi serta penelitian dan pengembangan.

"Insentif yang diberikan harus memberikan dampak yang luas terhadap industri secara keseluruhan. Pemerintah dalam susun kebijakan insentif ini perlu pertimbangkan melihat pohon industri kita," ujarnya.

Dia menjelaskan, industri yang memperoleh insentif pun harus berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain mendorong perekonomian, juga harus mampu menyerap banyak tenaga kerja dalam implementasinya di lapangan. Dengan demikian, iklim investasi pun dipastikan akan ikut membaik seiring meningkatnya minat investor.

"Kita harapkan semua itu semua kita siapkan dengan baik, maka akan menjadi baik bagi investor. Intinya fokus perbaiki iklim investasi di Indonesia," tutupnya.