Kemenkeu masih hitung tambahan subsidi untuk Solar

Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan rencana pemerintah menambah anggaran subsidi solar sekitar Rp 10 triliun. Tambahan subsidi ini akan dimasukkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Suahasil Nazara mengaku masih mengkaji rencana terkait penambahan subsidi solar. Sejauh ini, pihaknya masih menghitung ulang terhadap besaran jumlah yang akan dikeluarkan nantinya.

Suahasil mengatakan, perhitungan yang dilakukan pihaknya juga akan mempertimbangkan dan melihat proses dengan tepat.

"Masih dihitung itu oleh kita dengan DJA (Direktorat Jenderal Anggaran). Kayanya sudah diomongin, tapi tim teknis masih kerja," ungkapnya saat ditemui di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (9/5)

"Makanya lagi dilihat biar tim teknis kerja dulu. Nanti mekanisme kita lihat paling tepat seperti apa. Kalau subsidi tahun ini, pasti harus diaudit dulu setelah selesai harus ada proses audit dan kita lihat prosesnya seperti apa," lanjut Suahasil.

Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Darmin Nasution menuturkan rencana pemerintah menambah anggaran subsidi solar sekitar Rp 10 triliun. Tambahan subsidi ini akan dimasukkan dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2018.

"Ya untuk berapanya biarkan saja itu dihitung, tapi ya memang sekitar Rp 10 triliun. Ya iya, apalagi kalau bukan APBN-P," ujar Menko Darmin di Kantor Kementerian Koordinator bidang Perekonomian, Jakarta, Jumat (5/5) malam.

Menko Darmin menjelaskan, penambahan tersebut untuk membantu PT Pertamina menjalankan tugas menyalurkan BBM bersubsidi bukan hanya untukdi luar Jawa tapi juga Jawa, Madura, Bali (Jamali).