Kemenkeu klaim utang RI capai Rp 5.107,14 triliun masih aman

Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Scheneider mengatakan utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sebesar USD 357,5 miliar atau Rp 5.107,14 triliun masih aman dibandingkan dengan negara lain.

2018-03-15 18:26:27

Kemenkeu

Pemerintah mencatat, pada akhir Januari 2018 utang Luar Negeri (ULN) Indonesia sekitar USD 357,5 miliar atau Rp 5.107,14 triliun. Direktur Strategi dan Portfolio Pembiayaan Kementerian Keuangan, Scheneider mengatakan, utang pemerintah masih aman dibandingkan dengan negara lain.

"Dibanding negara lain, posisi kita masih relatif lebih aman. Vietnam itu 63,4 persen, Thailand 41,8 persen, Malaysia 52,7 persen, dan Brazil 81,2 persen," katanya di Gedung BI, Jakarta, Kamis (15/3).

Dia menjelaskan, utang pemerintah sekitar USD183,4 miliar terdiri dari pinjaman kreditur asing sebesar USD 55,7 miliar dan Surat Berharga Negara (SBN), SUN dan Sukuk Negara, rupiah dan valas yang dipegang non residence USD 124,5 miliar.

"Utang ini sebetulnya efek dari kegiatan yang memerlukan pembiayaan, kegiatan itu semuanya diharapkan untuk kegiatan produktif. Terutama untuk investasi dan infrastruktur, yang sesuai dengan program pemerintah, pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial," ujarnya.

Scheneider menyampaikan, bahwa utang yang ada ini dikelola dengan hati-hati dan secara terukur, terutama untuk bisa mengelola risiko yang ditimbulkan oleh fluktuasinya dari utang yang dimiliki. "Kalau dilihat sektor pinjaman luar negerinya, ada sektor pertanian, pertambangan penggalian dan sebagainya. Untuk SBN itu sektornya keuangan perseroan dan jasa perusahaan," ungkapnya.

Saat ini, katanya, biaya ULN pemerintah sudah semakin efisien karena meningkatnya kepercayaan investor terhadap Indonesia. Hal itu akibat membaiknya fundamental perekonomian dan membaiknya peringkat kredit rating Indonesia.

"Semua pembayaran biaya dan cicilan ULN pemerintah itu dianggarkan dalam APBN, dan sudah mendapat persetujuan wakil rakyat. Kita kelola supaya pemerintah tidak pernah default," tandas Scheneider.

(mdk/azz)