Kemenkeu gandeng Kemendagri tingkatkan pengawasan penerimaan negara

Acara ini guna meningkatkan pengawasan penerimaan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah 2017. fokus APIP adalah meningkatkan PNBP, mengawal percepatan kemudahan pemerintah dalam memungut pajak, dan mengawasi belanja pemerintah.

2017-09-12 11:30:57

Kemenkeu

Kementerian Keuangan bersama Kementerian Dalam Negeri menggelar rapat kerja nasional (rakernas). Acara ini guna meningkatkan pengawasan penerimaan negara oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di lingkungan Kementerian dan Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah 2017.

Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan, Sumiyati, mengatakan rakernas ini bertujuan untuk mendorong peran dan sinergi APIP guna mengoptimalisasi penerimaan negara di Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) 2017.

"Rakernas ini kami selenggarakan dengan mengundang seluruh APIP lembaga untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan APIP untuk mengawasi penerimaan negara. Dan kami ingin membantu bagaimana optimalisasi penerimaan negara ini kita kawal bersama. Dan mungkin ada beberapa hal yang bisa di kerja samakan," kata Sumiyati di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (12/9).

Dia menambahkan, fokus APIP adalah meningkatkan penerimaan negara bukan pajak (PNBP), mengawal percepatan kemudahan pemerintah dalam memungut pajak, dan mengawasi belanja pemerintah.

"Di samping itu, program prioritas pemerintah yang memasuki triwulan IV pasti pengeluaran negara besar, ini bisa digunakan sebagai wadah sinergi agar pendapatan yang menjadi hak negara bisa kita dorong untuk direalisasikan bersama," imbuhnya.

Nantinya, hadil dari rakernas ini akan dilanjutkan melakui Workshop Assosiasi Auditor Internal Pemerintah Indonesia (AAIPI) 2017 untuk menyongsong era digital yang dicanangkan pemerintah. Sehingga, seluruh transaksi keuangan di Indonesia bisa terintegrasi oleh teknologi (IT).

"Apabila semua transaksi bisa diproses berintegrasi IT, maka pengawasan di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa mengikuti perkembangan di teknologi di Indonesia," jelas Sumiyati.

(mdk/bim)