Kemenkeu Beberkan 7 Kebijakan Strategis di APBN 2021
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, kebijakan strategis APBN 2021 berfokus pada 7 kebijakan strategis, untuk akselerasi recovery dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju.
Kepala Pusat Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Ubaidi Socheh Hamidi mengatakan, kebijakan strategis APBN 2021 berfokus pada 7 kebijakan strategis, untuk akselerasi recovery dan transformasi ekonomi menuju Indonesia Maju. Tertinggi untuk pembiayaan pendidikan dengan pagu total Rp550,5 triliun.
"Di antaranya untuk pembiayaan penguatan kualitas pendidikan melalui peningkatan skor PISA dan penguatan penyelenggaraan PAUD serta peningkatan kompetensi guru," ujar dia dalam acara Bincang APBN 2021 bertajuk Percepat Pemulihan, Perkuat Reformasi Ekonomi, Selasa (13/10).
Kedua, perlindungan sosial dengan alokasi anggaran Rp421,7 triliun. Yakni, untuk mendukung reformasi perlindungan sosial secara bertahap berbasis siklus hidup untuk antisipasi Agung population.
Lalu, infrastruktur dengan pagu total Rp41,3, 8 triliun. Rinciannya, untuk pembiayaan penyediaan infrastruktur layanan dasar, peningkatan konektivitas dan dukungan pemulihan ekonomi, serta melanjutkan program prioritas yang tertunda.
Keempat, kesehatan dengan alokasi Rp169,7 triliun untuk pemulihan kesehatan akibat Covid-19 dan melaksanakan reformasi jaminan kesehatan nasional (JKN). "Juga mempersiapkan Health Security Preparedness," tambahnya.
Kebijakan Lainnya
Kemudian, ketahanan pangan dengan pagu Rp104,2 triliun. Yakni untuk pembiayaan peningkatan produksi pangan dan dukungan pemulihan ekonomi melalui revitalisasi sistem pangan nasional, termasuk pengembangan Food Estate.
Ke enam, Pariwisata dengan total anggaran Rp15,7 triliun. Adapun fokus pembiayaan dialokasikan untuk pemulihan sektor pariwisata di lima kawasan dan pengembangan skema KPBU.
Terakhir, Information and Communication Technologies (ICT) atau Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan total anggaran Rp29,6 triliun. "Khususnya optimalisasi memanfaatkan ICT untuk mendukung dan meningkatkan kualitas layanan publik. Tujuannya untuk efisiensi, kemudahan, dan percepatan," tuturnya.
(mdk/azz)