Kemenhub soal Monopoli Taksi di Bandara Halim Perdanakusuma: Lahannya Punya TNI AU

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan bahwa pemerintah perlu berkolaborasi dulu dengan TNI AU selaku pemilik lahan Bandara Halim Perdanakusuma, di luar hak pengoperasian bandara oleh PT Angkasa Pura II (Persero).

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) buka suara soal keluhan masyarakat terkait tarif taksi Bandara Halim Perdanakusuma yang terlampau tinggi.

Ini terjadi karena terbatasnya moda transportasi di sana, yakni taksi Puskopau, Grab Puskopau dan Gojek Puskopau di bawah TNI AU. Selian itu, konsumen masih harus membayar subcharge lebih mahal dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta).

Juru Bicara Kemenhub, Adita Irawati mengatakan bahwa pemerintah perlu berkolaborasi dulu dengan TNI AU selaku pemilik lahan Bandara Halim Perdanakusuma, di luar hak pengoperasian bandara oleh PT Angkasa Pura II (Persero).

"Karena pengelolaan dalam situ, kan lahannya punya TNI AU, memang tak bisa diputuskan sendiri oleh Kemenhub. Yang ada kita akan bahas dengan pihak TNI yang memiliki lahan," ujar Adita di Kantor Kementerian Perhubungan, Jakarta, Selasa (27/12).

"Di luar bandara ini kan pengelolaan TNI ya, mungkin yang bisa dilakukan adalah komunikasi dan berikan masukan juga dan meneruskan apa yang jadi keluhan masyarakat," sambung dia.