Kemenhub Perkuat Regulasi Penerbangan Hadapi Audit ICAO Mendatang
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) tengah gencar memperkuat regulasi penerbangan nasional sebagai persiapan krusial menghadapi audit Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yang dijadwalkan akhir 2026 atau awal 2027, demi menjaga standar keselam
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) secara proaktif memperkuat regulasi penerbangan nasional. Langkah ini merupakan bagian penting dari persiapan Indonesia menghadapi audit Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO) yang akan datang. Audit tersebut diperkirakan akan berlangsung pada akhir tahun 2026 atau awal tahun 2027, menuntut kesiapan maksimal dari seluruh pemangku kepentingan di sektor penerbangan.
Direktur Angkutan Udara Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Agustinus Budi Hartono, menegaskan pentingnya upaya ini. Ia menjelaskan bahwa pematangan regulasi bertujuan untuk memastikan kepatuhan berkelanjutan terhadap standar keselamatan dan keamanan penerbangan internasional. Harmonisasi regulasi sangat dibutuhkan mengingat karakteristik sektor penerbangan yang melintasi wilayah dan negara.
Persiapan ini krusial untuk menjaga operasional penerbangan Indonesia tetap memenuhi standar global yang terus berkembang. Kemenhub juga mengharapkan dukungan penuh dari Asosiasi Maskapai Penerbangan Nasional Indonesia (INACA) beserta seluruh operator penerbangan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan pelaksanaan audit berjalan lancar dan menghasilkan capaian yang optimal.
Pentingnya Harmonisasi Regulasi Penerbangan Global
Sektor penerbangan memiliki sifat unik yang melampaui batas wilayah dan negara, menjadikannya sangat bergantung pada harmonisasi regulasi internasional. Agustinus Budi Hartono menekankan bahwa regulasi yang kuat tidak hanya berfungsi sebagai kumpulan aturan semata. Lebih dari itu, regulasi menjadi instrumen vital dalam membangun budaya keselamatan penerbangan nasional yang kokoh.
Penguatan regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan dalam industri penerbangan Indonesia. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap industri penerbangan yang dikenal aman dan andal. Kepatuhan terhadap standar ICAO merupakan kunci untuk memastikan konektivitas udara internasional yang lancar dan aman.
Penyempurnaan regulasi, termasuk pembaruan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan, dinilai sangat mendukung pemenuhan standar yang ditetapkan ICAO. Undang-Undang ini mengatur secara komprehensif berbagai aspek penerbangan, mulai dari pemanfaatan wilayah udara hingga keselamatan dan keamanan.
Tantangan dan Persiapan Audit ICAO Mendatang
Indonesia diperkirakan akan menghadapi audit ICAO pada akhir 2026 atau awal 2027, sehingga seluruh pemangku kepentingan perlu memperkuat kesiapan sejak dini. Agustinus mengakui adanya tantangan signifikan dalam memenuhi sejumlah pertanyaan dalam protokol audit ICAO. Tantangan ini terutama berkaitan dengan aspek regulasi nasional.
Banyak dari pertanyaan protokol ICAO yang mungkin sulit dipenuhi jika regulasi nasional, khususnya Undang-Undang Penerbangan, belum disempurnakan. Oleh karena itu, Kemenhub memandang penyempurnaan regulasi sebagai prioritas utama. Dukungan dari INACA dan operator penerbangan sangat dibutuhkan untuk bersama-sama mengatasi tantangan ini.
Kemenhub berharap pelaksanaan audit ICAO dapat berjalan lancar dan Indonesia dapat meraih angka yang memuaskan, seperti yang pernah dicapai beberapa tahun lalu. Persiapan yang matang dan kolaborasi antarpihak menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi evaluasi ketat dari ICAO.
Rekam Jejak Positif Indonesia dalam Audit ICAO Sebelumnya
Indonesia memiliki rekam jejak yang positif dalam audit ICAO sebelumnya, menunjukkan komitmen kuat terhadap keamanan penerbangan. Pada audit ICAO Universal Security Audit Programme Continuous Monitoring Approach (USAP-CMA) tahun 2024, Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub berhasil mencatat tingkat keamanan penerbangan di atas rata-rata dunia.
Audit tersebut dilakukan melalui serangkaian pertanyaan protokol dan pengawasan operasional di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng serta Bandar Udara Juanda Surabaya pada 24 Juni hingga 5 Juli 2024. Hasilnya, tim ICAO melaporkan nilai Effective Implementation (EI) sebesar 88,53 persen. Angka ini jauh di atas Global Aviation Security Plan yang sebesar 75 persen.
Capaian tersebut juga menunjukkan tidak adanya isu-isu kritis di bidang keamanan penerbangan (significant security concern/SSec). Sebagai pengakuan atas keberhasilan ini, Indonesia bahkan meraih penghargaan internasional bergengsi berupa Council President Certificate pada 23 September 2025. Penghargaan ini diberikan oleh Presiden ICAO, Salvatore Sciacchitano, atas peningkatan kemampuan pengawasan keamanan penerbangan sipil sesuai standar ICAO.
Sumber: AntaraNews