Kemenhub kaji kereta cepat Jakarta-Surabaya dibangun melayang

Kemenhub kaji kereta cepat Jakarta-Surabaya dibangun melayang. Hal ini dilakukan untuk menghindari perlintasan sebidang yang terdapat dalam jalur kereta Jakarta-Surabaya. Saat ini, pemerintah mencatat terdapat 988 perlintasan di jalur kereta Jakarta-Surabaya.

2017-01-26 15:38:49

Kereta Cepat

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) saat ini tengah mengkaji opsi jalur kereta Jakarta-Surabaya akan dibangun melayang atau elevated. Hal ini dilakukan untuk menghindari perlintasan sebidang yang terdapat dalam jalur kereta Jakarta-Surabaya.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan pembangunan jalur kereta layang ini jadi solusi masalah perlintasan sebidang. Saat ini, pemerintah mencatat terdapat 988 perlintasan di jalur kereta Jakarta-Surabaya.

"Ini (perlintasan sebidang) tidak bisa diselesaikan sektoral oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat saja. Ada dua pilihan, satu dengan menghentikan 988 perlintasan sebidang, satu lagi kita bangun elevated," ujar Menteri Budi di Hotel Borobudur, Jakarta, Kamis (26/1).

Opsi tersebut, katanya, merupakan masukan dari pakar-pakar transportasi yang dilibatkan dalam proyek kereta ini. Sehingga, belum dipastikan pembangunan jalur akan melayang atau melewati perlintasan sebidang.

Akan tetapi, lanjut Menteri Budi, pemerintah tidak menutup kemungkinan opsi melayang bisa dijalankan. Namun, hal ini menunggu kesepakatan rencana pembangunan dengan pihak Jepang.

"Ini opsi out of the box ya dari banyak masukan. Kalau elevated itu kan selesai semua, tetapi biayanya mahal. Sehingga kita memberikan kesempatan ke Jepang sampaikan opsi itu. Syukur-syukur bisa dilakukan dan elevated lebih bagus itu," tandasnya.

Sebelumnya, pemerintah telah merencanakan pembangunan kereta cepat Jakarta-Surabaya. Kereta Jakarta-Surabaya akan berkecepatan hingga 160 Km per jam. Dengan kecepatan tersebut perjalanan Jakarta ke Surabaya dapat ditempuh selama lima jam.

Proyek jalur kereta Jakarta-Surabaya juga diperkirakan akan menelan dana sebesar Rp 80 triliun.

(mdk/bim)