Kemenaker target bentuk 400 desa migran produktif hingga 2019

Gandeng tujuh kementerian.

2017-06-01 17:00:00

TKI

Kementerian Ketenagakerjaan menargetkan pembentukan 400 Desa Migran Produktif (Desmigratif) hingga tiga tahun ke depan. Terobosan ini dinilai sebagai salah satu solusi meningkatkan perlindungan dan pelayanan terhadap pekerja migran beserta keluarganya.

“Pembentukan Desmigratif merupakan salah satu solusi dan bentuk kepedulian serta kehadiran negara dalam upaya meningkatkan pelayanan dan perlindungan kepada calon tenaga kerja Indonesia dan anggota keluarganya yang bersifat terkoordinasi dan terintegrasi antar kementerian atau lembaga dan pemangku kepentingan lainnya,” kata Menteri Tenaga Kerja M. Hanif Dhakiri di kantornya, seperti diberitakan Kementerian Komunikasi dan Informasi, kemarin.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Hanif Dhakiri menggandeng tujuh kementerian. Yaitu Kementerian Pariwisata, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Adapun ruang lingkup kerja sama antar kementerian ini meliputi: pertukaran data dan informasi, pembangunan pusat layanan migrasi, penumbuhkembangan usaha produktif desa atau kawasan perdesaan migran produktif berbasis sumber daya alam dan teknologi tepat guna.

Kemudian, pembentukan dan pengembangan usaha melalui Badan Usaha Milik Desa, dukungan penyediaan infrastruktur keolahragaan tingkat desa, integrasi pendidikan kepramukaan pada komunitas pembangunan keluarga (community parenting).

"Saya berharap Nota Kesepahaman ini dapat mendorong efektifitas program Desmigratif melalui program masing masing kementerian yang terkait dan dapat segera diaplikasikan sehingga para Calon TKI atau TKI dapat segera memperoleh manfaat dari kerja sama ini," kata Hanif.

Pemilihan Desmigratif didasarkan pada sejumlah hal. Antara lain, mayoritas penduduknya bekerja di luar negeri dan memahami sistem penempatan dan perlindungan tenaga kerja, baik di dalam maupun di luar negeri.

Program ini sudah dimulai tahun lalu dengan penunjukkan dua desa sebagai proyek Percontohan. Yaitu, Desa Kenanga, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat dan Desa Kuripan, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah.

Tahun ini, rencananya akan dibentuk sebanyak 120 desmigratif. Meliputi 100 desa di 50 Kabupaten atau Kota asal TKI dan 20 desa di sepuluh Kabupaten atau Kota di NTT.

Selanjutkan, bakal dibentuk 130 desmigratif (2018) dan 150 desmigratif (2019).

(mdk/yud)