Kembangkan KEK Bitung, pemerintah bakal bikin reklamasi

Namun, masih perlu dilakukan pengukuran lahan, mengingat masih banyak lahan yang belum dibebaskan.

Pemerintah tengah berupaya mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), salah satunya di Bitung, Sulawesi Utara. Dalam rencananya pemerintah akan membangun proyek reklamasi di daerah tersebut.

Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan pengukuran lahan terlebih dahulu. Sebab, dari 534 hektar yang dibutuhkan untuk KEK Bitung, hanya 92 hektar yang telah dibebaskan.

"Ya itu tidak masalah tinggal ukur saja. Nah itu tanggal 23 September akan diukur dan akan menjadi cikal bakal untuk kawasan ekonomi khusus," ujar Sofyan di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Rabu (14/9).

Kendati demikian, Sofyan belum dapat membeberkan cakupan luas kawasan untuk proyek reklamasi tersebut. Sebab, hal ini tergantung dari perkembangan industri di kawasan tersebut.

"Kan sudah ada Pelabuhan Bitung, mungkin saja kalau ekonominya sudah bagus akan dikembangkan. Tapi pelabuhan tidak jadi kendala," ucap Sofyan.

Sementara Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambahkan pengembangan KEK nantinya akan melibatkan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (ITDC) dan Kanwil BPN NTB untuk melakukan mediasi dengan masyarakat agar masalahnya tidak berlarut-larut.

"Masyarakat perlu diyakinkan agar mengizinkan pihak BPN setempat melakukan pengukuran dan identifikasi tanah yang masih dalam sengketa. Sehingga kemudian dapat jelas terlihat kepemilikan tanah tersebut," jelas Darmin.