Kelautan jadi sektor prioritas, Menteri Susi minta anggaran Rp 30 T

"Pak Jokowi sempat bilang apakah bisa ditawar. Saya bilang tidak bisa pak karena bapak yang buat prioritas," tegas Susi.

Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meminta anggaran tambahan sebesar Rp 20 triliun dari anggaran tahun 2015 yang mencapai Rp 10,5 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (R-APBN) 2016. Bukan tanpa sebab, ambisi Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang ingin menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dijadikan Susi sebagai senjata untuk mengajukan tambahan anggaran itu.

"Total anggaran Rp 30 triliun. Itu usulan tahun depan. Usulan untuk nelayan dan budidaya. Kita ubah stakeholder. Kita kurangin bangun infrastruktur pelabuhan yang sudah dikerjakan. Kita urusin kelautan," ujar Susi di Kantornya, Jakarta Pusat, Kamis (30/4).

Susi mengaku dia sudah mengajukan permintaannya kepada Jokowi beberapa waktu lalu. Susi menambahkan, saat itu Jokowi mempertanyakan peruntukan anggaran dengan nilai fantastis tersebut.

"Saya bilang ke Pak Presiden program di KKP ini kan sektor prioritas jadi butuh anggaran yang tidak sedikit," ucapnya.

"Mudah-mudahan bisa dipenuhi pak presiden. Pak Jokowi sempat bilang apakah bisa ditawar. Saya bilang tidak bisa pak karena bapak yang buat prioritas jadi harus diprioritaskan," tambah Susi.

Namun, Susi tak hanya sekedar meminta tambahan anggaran, melainkan dirinya juga bakal menerapkan sistem transparansi dari penggunannya.

"Enggak ada sistem lama, anggaran harus habis. Lebih baik kembalikan kelebihan anggaran daripada habiskan anggaran dengan proyek yang tidak accountable. Kita harus hitung yang kita keluarkan apa dan apa yang kita hasilkan," tandasnya.(mdk/bim)