Kelakar DPR: Tagih Utang ke Pemerintah, Ahok Jadi Dirut Pertamina Saja
Harry mengaku miris melihat Pertamina kerap kesulitan meminta hak subsidi BBM ke pemerintah. Oleh karenanya, dia berharap Ahok dapat ikut membantu perseroan menagih utang tersebut.
Anggota Komisi VII DPR RI, Harry Poernomo meminta Komisaris Utama (Komut) PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok untuk ikut berperan aktif dalam menagih janji subsidi BBM ke pemerintah.
Harry mengaku miris melihat Pertamina kerap kesulitan meminta hak subsidi BBM ke pemerintah. Oleh karenanya, dia berharap Ahok dapat ikut membantu perseroan menagih utang tersebut.
"Kasihan Pertamina itu. Pak Ahok sebagai Komut bisa menagihnya dengan cepat. Bantu Pertamina menagih biaya subsidi ke pemerintah," katanya saat gelaran Rapat Dengar Pendapat (RDP) di Komisi VII DPR RI, Jakarta, Rabu (12/2).
Sebagai catatan, pemerintah pada Mei 2019 lalu disebut memiliki utang ke Pertamina sekitar Rp41,6 triliun. Utang ini berasal dari kompensasi pemerintah ke Pertamina yang telah menjual harga BBM premium dan solar dibawah harga keekonomiannya.
Pertamina Minta Tolong DPR
Harry menyampaikan, beberapa waktu lalu dia pernah diminta tolong oleh salah seorang Pertamina untuk meminta utang subsidi BBM ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu).
"Kemarin ketika saya di Komisi XI sempat ditelepon. Pak Harry, tagihan kami (Pertamina) Rp20 triliun subsidi ke Kemenkeu. Tapi saya enggak punya wewenang nagih itu," ucap dia.
Menanggapi pernyataan Harry, pimpinan rapat Gus Irawan berkelakar agar Ahok diangkat menjadi Direktur Utama (Dirut) Pertamina saja. Sebab menurutnya, komisaris utama tidak memiliki hak untuk menagih utang Pertamina ke pemerintah.
"Ahok kan komut. Ahok itu jangan tanggung, jadi dirut saja," ujar dia.
Reporter: Maulandy Rizky Bayu Kencana
Sumber: Liputan6.com
(mdk/idr)