Kebijakan PPKM Dinilai Merugikan Industri Manufaktur

Kepala Center of Industry, Trade and Investment Indef, Andry Satrio Nugroho menilai, Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tidak ramah terhadap sektor industri, termasuk industri manufaktur. Sebab, kebijakan ini hanya memperbolehkan 25 persen karyawan yang bekerja.

2021-02-07 19:30:00

PPKM

Kepala Center of Industry, Trade and Investment, Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Andry Satrio Nugroho menilai, Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Jawa-Bali tidak ramah terhadap sektor industri, termasuk industri manufaktur. Sebab, kebijakan ini hanya memperbolehkan 25 persen karyawan yang bekerja.

"Pembatasan work from office 25 persen diberlakukan ke semua sektor. Ini mengganggu industri manufaktur karena sama saja dengan penutupan karena terganggunya lini produksi," kata Andry dalam Konferensi Pers INDEF bertajuk: Covid-19 Meningkat, Ekonomi Melambat, Jakarta, Minggu (7/2).

Dia menjelaskan, pembatasan yang dilakukan pemerintah seharusnya tidak dipukul rata, sebab membatasi kegiatan di sektor manufaktur hingga 25 persen sama saja dengan menghentikan proses produksi. "Ke depan pembatasan WFO ini harus dilihat dulu. Kalau ditekan sampai 25 persen ini bisa terganggu dan jadi tantangan," imbuhnya.

Wacana kebijakan penerapan PPKM skala mikro juga perlu diperhatikan dan diperjelas, seberapa besar aktivitas bisnis dan industri kecil di daerah. "Pembatasan aktivitas perlu diperjelas karena seberapa besar aktivitas industri, kalau yang mikro ini di daerah bisa operasi dan bisa juga semua, jangan sampai disamaratakan," kata dia.

Terpenting pada industri manufaktur yakni penerapan protokol kesehatan yang diperketat dan perlu diawasi. Sebab selama ini, pengawasan dalam penerapan protokol kesehatan hanya dilakukan secara administratif saja.

"Ini tidak cukup bisa menggambarkan kawasan industri tersebut menerapkan protokol kesehatan dan rendahnya pengawasan ini juga perlu ditingkatkan," tandasnya.

(mdk/azz)