Kebijakan Penetapan Harga Batubara untuk Sektor Kelistrikan Berakhir 2019

Pemerintah belum mengambil keputusan perpanjangan pemberlakuan ‎harga batubara khusus untuk sektor kelistrikan, dengan harga patokan paling tinggi sebesar USD 70 per ton.

2019-07-10 17:47:30

produksi batubara

Nasib kebijakan harga batubara ‎khusus untuk sektor kelistrikan berada di tangan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) baru, kabinet periode ke dua Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi).

Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Bambang Gatot mengatakan, pemerintah belum mengambil keputusan perpanjangan pemberlakuan ‎harga batubara khusus untuk sektor kelistrikan, dengan harga patokan paling tinggi sebesar USD 70 per ton. Kebijakan tersebut hanya berlaku sampai akhir 2019

"DMO (Domestic Market Obligation) berlaku sampai 2019 ya sudah," kata Bambang di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (10/7).

Bambang mengaku belum mengetahui ke depannya nasib kebijakan yang bertujuan membuat tarif listrik tetap stabil tersebut. Pasalnya, keputusan untuk memperpanjang atau menghentikan harga batubara khusus untuk sektor kelistrikan ini berada di tangan menteri baru kabinet ke dua Pemerintahan Jokowi.

"Belum tahu, tunggu menteri yang baru, apakah Jonan atau siapa kan menteri baru," tuturnya.

Namun sebelumnya Bambang memberi sinyal, kebijakan penetapan harga tertinggi batubara sebesar USD 70 per ton‎ baik untuk diterapkan ke depannya. Sebab sektor kelistrikan merupakan konsumen potensial yang memberikan kepastian penyerapan batubara dalam negeri, hal ini tentu mendorong peningkatan penyerapan batubara dalam negeri (Domestic Market Obligation/DMO).

"Sekarang harga juga saya tanya ke beberapa perusahaan, sekarang juga bagus, pasokan ke PLN 70 juga ada semua. Dia kan dapat kontrak PLN luar biasa itu. Jadi PLN merupakan user yang cukup potensial," tandasnya.

Penetapan harga batubara khusus dengan patokan tertinggi USD 70 per ton untuk listrik nasional, diatur dalam Keputusan Menteri ESDM No. 1395.K / 30 / MEM / 2018, hal ini untuk melindungi kepentingan masyarakat daya beli dan daya saing industri‎.

Reporter: Pebrianto Eko Wicaksono

Sumber: Liputan6.com

(mdk/idr)