Kata MUI soal rencana mogok massal pilot Garuda Indonesia saat musim mudik Lebaran

"Tentunya aksi mogok akan menimbulkan problem apalagi Garuda Indonesia sebagai perusahaan pelat merah. Aksi mogok apalagi saat musim mudik Lebaran, tentunya amat besar mudarat ketimbang manfaatnya."

2018-06-01 10:12:54

Garuda Indonesia

Rencana aksi mogok yang dilakukan Serikat Karyawan Garuda (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) mengundang keprihatinan banyak kalangan. Salah satunya Majelis Ulama Indonesia yang mengingatkan bahwa aksi mogok hanya mendatangkan mudarat (kerugian) yang berdampak luas bagi konsumen.

"Tentunya aksi mogok akan menimbulkan problem apalagi Garuda Indonesia sebagai perusahaan pelat merah. Aksi mogok apalagi saat musim mudik Lebaran, tentunya amat besar mudarat ketimbang manfaatnya," ujar Wakil Ketua MUI Ikhsan Abdullah seperti dikutip dari Antara, Jumat (1/6).

Karena itu, Ikhsan mengimbau manajemen Garuda untuk membuka pintu dialog kepada serikat karyawan dan APG dalam mencari sumber masalah bersama. Dengan dialog diharapkan kedua belah pihak dapat menemukan solusi terbaik untuk kemajuan Garuda.

"Ramadan ini harus menjadi momen introspeksi. Kalau manajemen sudah membuka ruang dialog, serikat karyawan dan APG jangan berusaha untuk menunjukkan diri sebagai yang paling kuat," kata Wakil Ketua Komisi Hukum dan Perundang-Undangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini.

"Yang harus diingat itu, kalau sampai terjadi mogok, konsumen yang dirugikan dan akan berdampak luas," tambahnya.

Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi mengimbau agar masalah yang sedang terjadi di internal Garuda Indonesia tidak berdampak pada pelayanan terhadap konsumen. "Jika rencana mogok kerja terlaksana, berarti pilot akan berhadapan dengan konsumen. YLKI tidak mendukung pilot untuk melakukan mogok," kata Tulus.

Menurut Tulus, mogok pilot dinilai sebagai hal yang jauh dari substansi profesi tersebut. Para pilot dan karyawan Garuda diminta bisa mengambil langkah selain mogok kerja yang dampaknya akan meluas ke berbagai hal.

"Mogok kerja bisa menjadi inkonsistensi dalam profesi pilot," tutur Tulus.

Terpisah, Wakil Ketua Komisi VI DPR Inas Nasrullah Zubir ikut merespons sikap karyawan dan pilot Garuda yang mengancam mogok massal jika dalam waktu sebulan pemerintah belum juga merombak susunan direksi.

Menurutnya, secara organisasi, karyawan dan pilot tidak ada urusan dengan struktur organisasi perusahaan maskapai pelat merah itu. "Persoalan nomenklatur di Garuda bukan urusan karyawan dan pilot, jadi enggak usah ikut campur," kata Inas.

Sebelumnya, Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menyayangkan rencana mogok kerja massal yang akan digelar pilot Garuda Indonesia. Budi menyebut ada informasi bahwa pilot Garuda akan mogok pada 3 Juni 2018 mendatang.

"Saya prihatin akan sikap pilot garuda yang seperti itu," kata Budi di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (31/5).

Budi melanjutkan, profesi pilot adalah profesi yang membanggakan. Kemudian pilot juga profesi yang menjunjung tinggi azas pelayanan terbaik bagi masyarakat. Dengan rencana mogok, pilot dianggap sudah mengabaikan komitmen tersebut.

"Pilot adalah satu kelompok profesi yang membanggakan. Saya mengharapkan para pilot tidak melakukan tindakan (mogok kerja) itu karena saya pikir itu mencederai komitmen kita sebagai anak bangsa menjadikan Garuda sebagai flight courier," imbuh Budi.

(mdk/idr)