Jurus BI genjot produksi padi petani lewat corporate farming

"Petani yang luas lahannya terbatas akan diupayakan supaya mereka bisa bekerjasama berbentuk satu kontrak kerja sama antara petani lahan. Kemudian di situ ada corporate management, ada mekanisme pertanian, ada pembiayaan, pemasaran, dan pengelolaan pasca panen. jadi lingkup corporate farming ya enam itu."

2017-03-31 21:40:23

Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) mendorong pembentukan corporate farming melalui Badan Usaha Milik Petani (BUMP). Nantinya, petani kecil akan bekerja sama dalam hal pola produksi hingga pemasaran untuk meningkatkan produktivitas dan membuka akses kredit perbankan.

Gubernur BI, Agus Martowardojo mengatakan, langkah ini merupakan salah satu jurus BI menjaga inflasi dari komponen voletile food. Saat ini, sudah dua provinsi sebagai pilot project yakni Jawa Tengah dan Timur.

"Corporate farming itu sebenarnya bagaimana pengelolaan lahan pertanian dikelola dengan pola korporasi atau korporatif dengan profesional. di Jawa Tengah sudah ada dua daerah, yakni desa dalangan Sukoharjo dan desa Sumberharjo, Prambanan," ujarnya saat ditemui di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (31/3).

"Petani yang luas lahannya terbatas, itu akan diupayakan supaya mereka bisa bekerjasama berbentuk satu kontrak kerja sama antara petani lahan. Kemudian disitu ada corporate management, ada mekanisme pertanian, ada pembiayaan, pemasaran, dan pengelolaan pasca panen. jadi lingkup corporate farming ya enam itu," tambahnya.

Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution, mengatakan skema ini menjadi bagian dari upaya reforma agraria. Reforma agraria nantinya akan diatur dalam paket kebijakan ekonomi XV. "2 minggu lagi akan dilaunching," tuturnya.

Menurut catatan BI, tahun lalu mayoritas petani padi atau sekitar 55 persen memperoleh pembiayaan dari para tengkulak, pengijon dan pembiayaan informal lainnya. Hanya 15 persen yang memiliki akses terhadap perbankan.

Ekonom Unika Soegijapranata Angelina Ika Rahutami menambahkan, akses perbankan yang rendah terhadap petani diperparah dengan adanya desa yang tidak memiliki layanan perbankan. Data potensi desa tahun 2014 lalu menyatakan akan 70.000 desa yang tidak terlayani perbankan. Padahal, desa merupakan tempat tinggal utama para petani.

(mdk/idr)