Juni 2015, beli gas 3 kg wajib pakai kartu sakti Jokowi

Jika berhasil, distribusi elpiji 3 kg secara tertutup akan dilakukan secara menyeluruh di pelosok Indonesia awal 2016.

Rencana pemerintahan Jokowi-JK membatasi penjualan gas elpiji 3 Kg bakal benar-benar dijalankan. Dalam waktu dekat pemerintah akan melakukan uji coba sistem distribusi elpiji bersubsidi 3 kilogram (kg). Rencana ini akan diterapkan Juni 2015 di tiga wilayah yakni Bali, Bangka, dan Batam.

Kepastian itu disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Migas I Gusti Nyoman Wiratmaja Puja seperti dilansir Antara, di Jakarta, kemarin. Uji coba sistem distribusi ini bakal dilakukan hingga Oktober 2015.

"Uji coba dilakukan selama empat bulan. Kita belajar kelemahan dan kelebihannya," kata Wiratmaja.

Jika berhasil, distribusi elpiji 3 kg secara tertutup akan dilakukan secara menyeluruh di pelosok Indonesia pada awal 2016.

Nantinya, pembelian gas elpiji 3 Kg akan dilakukan menggunakan kartu khusus yang diberikan kepada rakyat miskin dan usaha mikro. Sempat diwacanakan, kartu khusus yang dimaksud adalah Kartu Indonesia Sehat yang dibangga-banggakan Jokowi saat masa kampanye Pilpres.

Dana subsidi ditransfer setiap bulan ke kartu tersebut. Dengan total anggaran subsidi gas 3 Kg sebesar Rp 26 triliun, maka setiap kepala keluarga miskin dan usaha mikro hanya mendapat jatah Rp 42.000-45.000 per bulan. Namun dana subsidi tersebut tidak bisa diambil dalam bentuk tunai.

"Masyarakat harus pergi ke pangkalan untuk menukarkan dana subsidinya dengan elpiji 3 kg," ujar Wiratmaja.

Jika dana subsidi dalam kartu tersebut sudah habis terpakai, masyarakat diharuskan membeli gas elpiji 3 kg dengan harga yang sudah ditetapkan.

Salah satu negara yang telah berhasil memberlakukan sistem distribusi tertutup dengan skema subsidi langsung adalah India. Sebelum adanya sistem tertutup, rakyat di Negeri Sungai Gangga tersebut harus antre ratusan meter hanya untuk membeli elpiji.

"Sekarang dengan subsidi langsung, antreannya sudah tidak ada," ungkapnya.

Pelaksanaan sistem distribusi tertutup melibatkan instansi terkait seperti Kementerian Sosial, Kemenko Perekonomian dan Pemerintah Daerah (Pemda).

"Saya optimistis (sistem subsidi langsung) akan berhasil. Ide ini sudah cukup lama. Cuma penerapannya yang agak sulit. Tapi kita lihat, India yang penduduknya lebih banyak dari kita sudah berhasil," terangnya.