Jualan dan belanja online segera diatur dan dikenakan pajak

Pemerintah mengklaim, aturan ini untuk melindungi pedagang online lokal dari serbuan pedagang online luar negeri.

2014-01-29 14:29:22

Online Shop

Kementerian Perdagangan bersama Komisi VI DPR telah menyepakati Rancangan Undang-Undang Perdagangan Indonesia. Dalam aturan ini, pemerintah akan mengatur mekanisme perdagangan online.

Menteri Perdagangan Gita Wirjawan mengatakan pengaturan ini sangat diperlukan untuk melindungi pedagang online Indonesia dari serbuan pedagang online luar negeri.

"Online sekarang tidak diatur. Ini persaingan online luar negeri dahsyat, ada amazone.com. Pedagang online kita harus dipayungi. RUU perdagangan memayungi agar kita bisa memayungi pedagang ini," ucap Gita dalam konferensi pers di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (29/1).

Gita mengklaim, aturan ini membuat perdagangan online menjadi lebih dinamis. Dia menyebutkan, salah satu cara mengatur perdagangan online adalah dikenakan pajak.

"Kalau kita transaksi online perpajakannya belum jelas apalagi pelaku online luar negeri," tegasnya.

Namun Gita belum menjelaskan secara detail mekanisme pengaturan perdagangan online baik dalam maupun luar negeri. "Nanti ada tata cara detail dari peraturan Kemendag yang mendukung ini," tutupnya.

(mdk/yud)