Jokowi tak perlu ikut campur kebijakan mobil murah

Disarankan, Jokowi setuju program mobil murah dengan catatan menaikkan biaya operasional.

Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi, seharusnya tidak ikut campur kebijakan pemerintah pusat. Termasuk soal program mobil murah ramah lingkungan atau Low Cost Green Car (LCGC). Beberapa waktu lalu mantan walikota Solo ini memprotes keras bahkan menolak Kebijakan mobil murah.

"Jokowi harusnya tidak ikut campur dalam kebijakan pemerintah pusat seperti mobil murah," ujar pengamat kebijakan publik, Widjajanto dalam Diskusi Kinerja Pemprov DKI Jakarta dan Masa Depan Jakarta di Jakarta, Jumat (29/11).

Pengamat dari universitas Paramadina ini berharap Jokowi menyetujui program itu dengan catatan menaikkan biaya operasional. Semisal tarif parkir.

"Tapi dengan menerapkan mobil murah, dia dapat menaikkan biaya operasional seperti tarif parkir," jelasya.

Sebelumnya,Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menyebut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2013 tentang Mobil Murah dan Ramah Lingkungan (LCGC/low cost green car) yang dibuat pemerintah pusat sebagai program yang keliru. Menurutnya, program yang sebaiknya dilakukan pemerintah pusat itu pembangunan transportasi murah.

"Mobil murah itu enggak bener. Yang bener itu transportasi yang murah. Sekali lagi, mobil murah itu enggak bener, yang bener itu transportasi yang murah," tegas pria yang disapa Jokowi ini di Hotel JW Marriott, Jakarta, Kamis (19/9) di sela acara pertemuan gubernur se-ASEAN.

Menurut Jokowi, Pemprov DKI telah merencanakan transportasi massal murah yang dianggap lebih rasional dibanding dengan kehadiran mobil murah.