Jokowi Tak Ingin Pendanaan Besar Transisi Energi Bebani Rakyat

Kepala Negara menambahkan, untuk menuju ke energi baru terbarukan, pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Pemerintah perlu bekerja sama secara domestik, secara global, dengan BUMN energi dan pihak swasta untuk mendesain transisi energi yang adil dan terjangkau.

2022-01-20 18:00:00

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengakui untuk menuju transisi energi baru terbarukan memerlukan pembiayaan dan pendanaan yang cukup besar. Setidaknya, Indonesia membutuhkan sekitar USD 50 miliar untuk transformasi menuju ke arah sana.

"Bagi negara berkembang seperti Indonesia harus didukung teknologi dan didukung dengan pendanaan agar tidak terlalu membebani masyarakat, terlalu membebani keuangan negara, terlalu membebani industri," kata Jokowi dalam acara World Economic Forum, Kamis (20/1)

Di sisi lain, Indonesia juga membutuhkan USD 37 miliar untuk sektor kehutanan guna lahan dan karbon laut. Atas dasar itu, sebagai negara berkembang, Indonesia meminta kontribusi negara maju untuk pembiayaan dan transfer teknologi.

"Sumber pendanaan dan alih teknologi akan jadi game changer pengembangan skema pendanaan inovatif harus dilakukan," kata Jokowi.

Sementara kerja sama di tingkat internasional pemerintah telah bekerjasama dengan ADB memulai mekanisme transisi energi. Mulai dari batu bara ke energi baru terbarukan. "Dan yang paling penting memang bagaimana dua hal tadi sekali lagi teknologi, pendanaan menjadi kunci," katanya.

(mdk/idr)