Jokowi Siapkan Paket Kebijakan Hadapi Virus Corona, Salah Satunya Permudah Ekspor
Airlangga ingin perizinan yang membutuhkan sertifikat khusus seperti Sertifikat Keterangan Asal (SKA) atau health sertificate bisa dikeluarkan di titik-titik ekspor agar tidak bolak-balik mengurus izin. Namun, lebih rincinya masih dalam pembahasan dan bakal dipublikasikan secepatnya.
Pemerintah Jokowi berencana mengeluarkan paket kebijakan baru dalam rangka menangani penyebaran virus corona. Setidaknya 8 paket kebijakan ekonomi bakal diluncurkan Presiden Jokowi.
Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto mengatakan, salah satu paket kebijakan yang bakal dikeluarkan berupa kemudahan perizinan dalam ekspor dan impor barang. Kemudahan ini akan diintegrasikan dengan sejumlah kementerian/lembaga seperti Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan dan Bea Cukai.
"Agar dokumentasi ekspor lebih standar," kata Airlangga di Hotel Borobudur Jakarta Pusat, Rabu (4/3).
Airlangga ingin perizinan yang membutuhkan sertifikat khusus seperti Sertifikat Keterangan Asal (SKA) atau health sertificate bisa dikeluarkan di titik-titik ekspor agar tidak bolak-balik mengurus izin. Namun, lebih rincinya masih dalam pembahasan dan bakal dipublikasikan secepatnya.
Delapan paket kebijakan ini terbagi menjadi dua yaitu kebijakan fiskal dan kebijakan prosedural. Terkait fiskal, pemerintah akan menyediakan dana Rp10,3 triliun di sektor pariwisata. Sementara untuk kebijakan prosedural akan kembali mendorong spending langsung tambahan.
"Targetnya lebih dari yang pertama (di atas Rp 10 triliun)," kata Airlangga.
Aturan Berupa Peraturan Menteri
Aturan ini lanjut Airlangga akan tertuang dalam kebijakan menteri berupa peraturan menteri atau setingkat itu. Salah satu kebijakan baru ini yaitu percepatan proses impor.
Importir yang memiliki reputasi tinggi diminta untuk mengurangi treatment pemeriksaan apapun. Sehingga prosesnya jadi lebih cepat.
Setidaknya ada 500 reputable importir yang memiliki risiko rendah. Mereka akan difasilitasi oleh pemerintah dengan kebijakan ini.
Terkait standarisasi nanti akan dirumuskan lintas kementerian antara Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian dan Bea Cukai. Begitu juga dengan jenis impor bahan baku yang akan dirumuskan.
"Tapi yang kita dorong kan stimulus pendorong ekspor dan juga untuk mengganjal kebutuhan di dalam negeri," kata Airlangga mengakhiri.
(mdk/idr)