Jokowi Sentil Perbankan yang Masih Minta Jaminan untuk KUR
Jokowi mendapat laporan bahwa masih banyak perbankan, khususnya bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang masih meminta syarat jaminan bagi penerima KUR karena khawatir pinjamannya macet.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menggelar rapat terbatas (ratas) di Istana Negara, Jakarta untuk membahas pelaksanaan program Kredit Usaha Rakyat (KUR) tahun 2020. Diketahui, total plafon penyaluran KUR di 2020 naik 36 persen dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun.
"Ratas siang hari ini akan dibahas mengenai pelaksanaan program KUR pada tahun 2020 yang plafon anggarannya akan kita tingkatkan menjadi 190 triliun. Dengan suku bunga yang juga diturunkan dari 7 persen diturunkan menjadi 6 persen," kata Jokowi, Senin (9/11).
Dalam rapat tersebut, dia mendapat laporan bahwa masih banyak perbankan, khususnya bank-bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang masih meminta syarat jaminan bagi penerima KUR karena khawatir pinjamannya macet.
"Ini juga perlu saya koreksi. Karena kita memerlukan pendampingan-pendampingan bagi UMKM dan kita harapkan dengan pendampingan itu mereka bisa naik ke kelas yang lebih atas," imbuhnya.
Tak hanya itu, dia juga menerima laporan bahwa masih ada praktik ilegal dalam pelaksanaan KUR, di mana kredit komersial diganti menjadi kredit KUR. "Praktik-praktik seperti ini yang tak boleh terjadi sehingga KUR betul betul disalurkan ke sektor-sektor produktif sehingga membuat UMKM kita bisa betul betul naik kelas," jelasnya.
Penyaluran KUR Tepat Sasaran
Untuk itu, dia berharap penyaluran KUR bisa tepat sasaran dan masuk pada sektor-sektor produktif. Selain itu, dengan meningkatnya total plafon penyaluran KUR, bisa memberikan dampak signifikan bagi bergeraknya ekonomi rakyat, khususnya usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
"Karena laporan yang saya terima penyaluran KUR lebih banyak ke sektor perdagangan, ini yang harus kita geser. Harus kita masukkan ke sektor-sektor produktif terutama usaha mikro yang bergerak di sektor pertanian dan untuk sektor pertanian juga baru saya lihat termanfaatkan 30 persen dari plafon yang ada," tuturnya.
Selain itu, pemanfaatan KUR di sektor pengolahan baru mencapai 40 persen. Tak hanya itu, penyaluran di sektor perikanan dan pariwisata juga masih rendah. "Saya kira inilah yang harus kita carikan titik sumbatnya ada di mana sehingga kita harapkan penyaluran KUR betul-betul bisa tepat sasaran dan bisa dinikmati oleh usaha usaha UMKM," ucapnya.
Dia mempertimbangkan untuk membuat skema KUR khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor-sektor yang ada, atau skema KUR investasi dekat skema yang lebih panjang. Sehingga, pinjaman KUR bagi pelaku UMKM bisa mengembangkan usahanya.
(mdk/azz)