Jokowi: Perputaran uang di daerah kunci pertumbuhan ekonomi

"Jika perputaran uang itu semakin banyak, maka akan membuat arus uang masuk semakin banyak," kata Jokowi.

2016-05-07 18:53:00

Presiden Jokowi

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengimbau agar Pemerintah Daerah (Pemda) turut menindaklanjuti implementasi dari seluruh paket kebijakan yang telah diterbitkan pemerintah pusat. Tujuannya untuk meningkatkan sinergi antara Pemda dan Pemerintah Pusat dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Menurut Jokowi, Pemda seharusnya membuat paket kebijakan yang mampu menarik investasi ke daerahnya masing-masing. Dengan begitu, Pemda bisa menghasilkan perputaran uang yang nantinya akan meningkatkan kesejahteraan ekonomi.

"Paket-paket yang kita lakukan harusnya ditindaklanjuti di daerah dalam pelaksanaan dan implementasi. Jangan sampai memproduksi perda yang menghambat aturan kita sendiri," kata Jokowi di Jiexpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (7/5).

Menurutnya, perputaran uang tersebut akan menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, daerah bisa membiayai segala keperluan pembangunan yang diperlukan masyarakat.

"Bagaimana membuat perputaran uang itu banyak di sebuah negara dan daerah. Jika perputaran uang itu semakin banyak, maka akan membuat arus uang masuk ke suatu daerah atau negara semakin banyak. Itu lah yang akan menaikkan pertumbuhan ekonomi," imbuhnya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pihaknya saat ini sudah menjalankan amanat presiden Joko Widodo untuk membenahi 3.000 peraturan daerah (perda) yang bermasalah. Dia menargetkan pada pertengahan tahun ini semua perda bisa dibenahi.

"Ya sekarang sudah beranjak 1.300-an perda yang dibenahi, karena target kami Juni sudah 3.000 perda kami beresi," ujar Tjahjo di JiExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/5).

Tjahjo menegaskan, saat ini Kemendagri tengah menyisir beberapa tempat untuk memastikan lebih dalam Perda mana saja yang sangat menghambat. "Kami masih menyisir, mana saja perda termasuk permendagri dan pp yang menghambat investasi yang mempersulit perizinan daerah yang langsung kita mintakan untuk dipotong," kata dia.

(mdk/idr)