Jokowi minta tenaga kerja asing dipermudah masuk RI, ini jawaban Menaker Hanif

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri berjanji akan segera menata secara keseluruhan perizinan untuk tenaga kerja asing, sehingga bisa lebih cepat, bisa lebih responsif.

2018-03-10 16:41:00

Tenaga Kerja

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka rapat terbatas penataan Tenaga Kerja Asing (TKA) di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3). Dalam rapat tersebut Jokowi meminta agar perizinan untuk tenaga kerja asing dipermudah.

"Saya minta agar proses perizinannya tidak berbelit-belit ini penting sekali karena laporan yang saya terima perizinannya berbelit-belit," kata Jokowi di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa (6/3).

Menanggapi ini, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri berjanji akan segera menata secara keseluruhan perizinan untuk tenaga kerja asing, sehingga bisa lebih cepat, bisa lebih responsif. Misalnya, terhadap perkembangan zaman sekarang ini termasuk dengan munculnya jenis-jenis pekerjaan baru dan lain sebagainya.

"Pemerintah tetap memiliki skema pengendalian yang baik. Jadi tidak perlu dikhawatirkan," kata Hanif dikutip dari laman Setkab di Jakarta, Rabu (7/3).

Salah satu penataan itu, menurut Menaker, adalah dengan menghilangkan rekomendasi dari Kementerian/Lembaga (K/L) yang selama ini memerlukan waktu cukup lama sehingga nantinya perizinan TKA ada di Kementerian tenaga Kerja lalu imigrasi.

"Sistemnya kan sudah online. Kita sudah online dengan Kementerian Keuangan untuk pembayaran Dana Pengembangan Keahlian dan Keterampilan (DPKK) itu sudah online, dengan imigrasi sudah online, lalu dengan daerah itu ada sekitar 234 daerah yang juga sudah online," ungkap Menaker seraya menambahkan, ketika masih ada syarat-syarat rekomendasi dan segala macam itu memang menjadi lebih lama oleh karena itu dievaluasi.

Tetapi intinya, tegas Menaker, persoalan TKA ini perizinannya ini akan ditata biar lebih cepat, lebih baik tetapi tetap skema pengendaliannya jelas. "Jadi izin dibuat mudah, perizinan dibuat mudah. Tetapi, pengawasannya juga diperkuat. Jangan sampai kemudian terbalik, misalnya izinnya ruwet, pengawasannya lemah. Itu kan malah terbalik," ujar Hanif.

(mdk/idr)