Jokowi Minta Luhut Hingga Erick Thohir Cari Skema Pembiayaan Transisi Energi
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pengembangan dan pengelolaan industri energi baru terbarukan (EBT) membutuhkan pembiayaan yang tinggi. Di sisi lain pemerintah juga tidak mungkin mengkonversi biaya transisi energi ke EBT itu ke harga yang dibebankan kepada konsumen.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, pengembangan dan pengelolaan industri energi baru terbarukan (EBT) membutuhkan pembiayaan yang tinggi. Di sisi lain pemerintah juga tidak mungkin mengkonversi biaya transisi energi ke EBT itu ke harga yang dibebankan kepada konsumen.
"Pertanyaannya skenarionya seperti apa ? Misalnya, ini misalnya pendanaan datang, investasi datang, kan harganya tetap lebih mahal dari batu bara. Siapa yang membayar gap-nya ini, siapa? Ini yang belum ketemu,” kata Jokowi dalam The 10th Indonesia Ebtke Conex 2021 di Istana Negara, Jakarta, dikutip Atara, Senin (22/11).
Dia mengatakan, besarnya harga transisi energi juga tak mungkin dibebankan kepada masyarakat. Pemerintah tidak mungkin menaikkan tarif listrik kepada konsumen untuk membiayai transisi energi tersebut.
"Angkanya berapa ratus triliun. Tidak mungkin, atau dibebankan masyarakat, tarif listrik naik? juga tidak mungkin. Ramai nanti, gegeran kalau terjadi seperti itu, karena itu kenaikan sangat tinggi sekali. Pertanyaannya skenarionya seperti apa kita sekarang," imbuhnya.
Untuk itu, dia meminta Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan, Menteri ESDM Arifin Tasrif, dan Menteri BUMN Erick Thohir mencari skema dan menyusun perhitungan yang matang untuk mempersiapkan transisi energi dari sumber daya fosil ke EBT yang berkelanjutan.
"Yang konkret-konkret saja, tapi kalkulasinya riil, ada hitung-hitungan angkanya riil. Kalau bisa transisi, pasti ada harga naik. Ini siapa yang bertanggung jawab, pemerintah atau masyarakat atau masyarakat global, mau mereka nombokin negara ini?" kata Presiden Jokowi.
Menurutnya, potensi EBT di Indonesia mencapai 418 Giga Watt (GW). Hal itu meliputi pembangkit listrik hydropower (tenaga air), pembangkit listrik geothermal (tenaga panas bumi), pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), arus bawah laut, hingga solar panel.
"Negara ini punya potensi yang besar. Indonesia punya 4.400 sungai yang gede dan sedang. Bisa digunakan untuk hydropower (PLTA), tapi investasinya besar sekali," tandasnya.
Baca juga:
Mengenal Pajak Karbon yang Bakal Diterapkan April 2022
Jokowi Bocorkan Strategi Capai Target Ekonomi Hijau
Mengenal Transisi Energi yang Terus Digalakkan, Mengapa itu Penting
PLTA Bakal Menggantikan PLTU Sebagai Sumber Energi Bersih
25 Persen Target Bauran EBT Berasal dari Bahan Bakar Nabati
Pemerintah Jamin Langkah Pensiunkan PLTU Tak Rugikan Investor