Jokowi minta kepala daerah bantu turunkan inflasi hingga 3 persen

Dia meminta kepala daerah harus pandai mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

‎Presiden Joko Widodo menegaskan kepala daerah harus turut berpartisipasi dalam menurunkan angka inflasi. Dia meminta kepala daerah harus pandai mengelola Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).

"Saya titip pertumbuhan ekonomi daerah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. APBD itu realisasikan artinya jangan memakai pola-pola lama," ujar Presiden Jokowi dalam Rapat Kerja Gubernur Seluruh Indonesia serta Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota hasil Pemilihan Kepala Daerah serentak ‎2015 di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (8/4).

Kepala daerah, kata Jokowi, harus menggunakan anggaran APBD dengan baik. Anggaran tersebut tidak diperkenankan untuk dibagi-bagi kepada bawahannya untuk hal yang tidak bermanfaat.

Jokowi mengatakan, setiap pembangunan infrastruktur di daerah harus dimulai pada awal tahun. Berdasarkan pengalaman, pembangunan di daerah baru dimulai pada akhir tahun dan itu memperlambat pertumbuhan ekonomi.

"Jangan Desember baru bangun, Oktober baru bangun, pas hujan datang baru bangun. Banyak yang ambruk itu bangunannya karena kejar-kejaran waktu. Kenapa bukan bulan Maret dimulai?," tegas dia.

Saat ini, lanjut Jokowi, inflasi berada pada angka 3,3 persen, sementara pertumbuhan ekonomi dipatok di angka 5 persen. Dengan demikian, Jokowi meminta pemerintah daerah turut mengelola dana APBD untuk menurunkan angka inflasi hingga tiga persen.

"Harusnya pertumbuhan ekonomi pada angka 5 sementara inflasi pada angka 3 maka masyarakat akan untung. Jadi, kendalikan karena itu kunci agar masyarakat mudah membeli barang. Pertumbuhan ekonomi harus di atas inflasi," pungkas dia.