Jokowi minta keberadaan Petral dikaji, dimungkinkan dibubarkan

Komite Reformasi Tata Kelola Migas ditugaskan melakukan kunjungan ke markas Petral di Singapura.

Keberadaan perusahaan trader minyak dan gas PT Pertamina Trading Limited (Petral) hampir selalu dikaitkan dengan mafia migas. Ada pihak-pihak yang mendesak pemerintah membubarkan Petral dengan alasan sarang mafia.

Pemerintah disarankan membeli langsung minyak dari produsen dan tidak melalui trader. Pemerintahan Jokowi-JK bisa menggunakan jalur bisnis antar pemerintah (G to G) dalam memenuhi kebutuhan minyak dan gas dalam negeri.

Persoalan Petral juga sudah sampai ke telinga Presiden Joko Widodo. "Beliau menanyakan latar belakang, peran, kedudukan dan sebagainya," ujar Menteri ESDM Sudirman Said di Istana Negara, Senin (19/11).

Sudirman dan Menteri BUMN Rini Soemarno mendapat tugas khusus dari presiden untuk mengkaji ulang keberadaan Petral. Mulai dari latar belakangnya sampai pada fungsinya. Termasuk soal isu sarang mafia migas.

"Arahan beliau (presiden), menteri BUMN dan menteri ESDM mereview secara menyeluruh PT Petral. Gunanya untuk meyakinkan pengelolaan PT Petral dilakukan transparan dan akuntabel dan digunakan sebesar-besarnya kepentingan bangsa," ucapnya.

Sudirman menuturkan, terbuka kemungkinan membubarkan Petral jika tidak sesuai dengan fungsinya. "Kalau Petral tidak berfungsi sebagaimana di atas, maka dibuka kemungkinan, kalau bisa ditutup ya ditutup," tegasnya.

Untuk memulai langkahnya, Menteri ESDM meminta Komite Reformasi Tata Kelola Migas melakukan kunjungan ke markas Petral di Singapura. Tim yang dikomandoi Faisal Basri ini akan bekerja selama 6 bulan untuk melakukan review terhadap Petral.

"Saya tidak tahu seberapa komplek isunya. Pekan depan, tim akan berangkat ke Singapura diskusi dengan manajemen Pertamina. Pekan depan juga, saya dan Ibu Rini mendapat laporan awal," jelasnya.