Jokowi ke Perangkat Desa: Jangan Hanya Terima Anggaran, Saya Akan Lihat Hasilnya

Menurut Presiden, pemerintah desa harus menjaga perputaran uang dana desa dengan membeli produk-produk bahan bangunan di wilayah desa hingga kecamatan untuk membangun infrastruktur.

2019-02-20 17:10:09

Jokowi

Presiden Joko Widodo meminta pemerintah desa untuk menjaga perputaran uang dari dana desa tetap berada di wilayah pedesaan tersebut.

"Tapi pasti saya lihat hasilnya dari Rp 257 triliun itu apa. Ini juga saya tanyakan. Jangan terima anggarannya saja enak, tapi jadi apa? Ini penting," kata Presiden dalam sambutannya pada acara Pengarahan kepada Peserta Rapat Koordinasi Nasional Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2019 di Ecovention Ocean Ecopark, Ancol, Jakarta, Rabu (20/2).

Sejumlah dana telah digelontorkan pemerintah pusat kepada pemerintah desa untuk pembangunan hingga pada 2018.

Menurut Presiden, pemerintah desa harus menjaga perputaran uang dana desa dengan membeli produk-produk bahan bangunan di wilayah desa hingga kecamatan untuk membangun infrastruktur.

Selain itu, mantan gubernur DKI Jakarta itu meminta pemerintah desa untuk mempekerjakan tenaga kerja pembangunan infrastruktur desa dari daerah masing-masing.

Dengan perputaran uang itu diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian desa. Kepala Negara mengingatkan pemerintah desa harus memastikan ada kegiatan yang memanfaatkan fasilitas yang dibangun dari dana desa.

"Jangan setelah bangun sesuatu, tapi tidak ada kegiatannya," kata Jokowi saat berdiskusi dengan seorang perwakilan pemerintah desa dari Provinsi Bengkulu.

Dana desa hingga akhir 2018 telah dimanfaatkan untuk membangun 191 ribu kilometer jalan desa, 58 ribu unit irigasi, dan 6.900 pasar di sejumlah desa.

Presiden menjelaskan dana desa dapat digunakan untuk membangun potensi wisata alam yang ada di desa.

Selain itu, pemerintah desa diharapkan Presiden dapat menyuntikkan modal bagi pengembangan produk-produk unggulan daerahnya. Rakornas itu diselenggarakan oleh Ditjen Bina Pemerintahan Desa, Kementerian Dalam Negeri.

Sejumlah peserta yang hadir terdiri atas gubernur, bupati, dan kepala desa dari daerah-daerah di Indonesia.

(mdk/idr)